Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli ini. Penyebab utamanya adalah pasokan air bersih dan listrik yang belum sepenuhnya siap.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pasokan air bersih dan listrik akan siap sebelum Jokowi berkantor di IKN.
Ia menjelaskan bahwa proses pengujian air bersih akan dimulai pada 15 Juli. Basuki akan langsung memeriksa hasil distribusi air di IKN pada 18 Juli.
“Kan dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk. (Sementara) listrik sudah masuk,” kata Basuki, Rabu (10/07/2024).
Menurut Basuki, dirinya baru saja mengadakan rapat mengenai infrastruktur energi dan komunikasi bagi IKN. Di IKN, pasokan listrik sebesar 10 megawatt telah tersedia.
“Telkom dan PLN tadi melaporkan (pasokan listrik) 10 MW sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya,” tutur Basuki.
Ia menegaskan bahwa jika pasokan air bersih dan listrik sudah siap, Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli nanti.
“Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua (untuk menghadiri peringatan) Hari Anak. Setelah itu insyaallah beliau akan ke sana (IKN),” ujarnya.
Namun, untuk kepastian kapan Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada Jokowi.
“Ya tanya beliaulah, mosok tanya saya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di IKN.
“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
Presiden juga mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik, dan kantor Presiden yang akan ditempati.
Dari laporan tersebut, Presiden menerima informasi bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk digunakan.
“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum,” kata Presiden saat ditanya awak media mengenai laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.
