Nalurimedia.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan menunda keberangkatan jemaah haji pada musim haji 2026 apabila kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai tidak aman bagi jemaah.
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan berbagai skenario mitigasi guna menghadapi potensi krisis keamanan yang dapat berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji.
“Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Setiap keputusan akan diambil berdasarkan data intelijen keamanan dan koordinasi dengan berbagai pihak,” kata Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kemungkinan Arab Saudi tetap menyelenggarakan ibadah haji, namun pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah karena alasan keselamatan.
Jika skenario tersebut terjadi, pemerintah akan melakukan komunikasi diplomatik dengan otoritas Arab Saudi agar biaya layanan yang telah dibayarkan tidak hilang.
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan pendukung lainnya diharapkan bisa dialihkan untuk penyelenggaraan haji pada tahun berikutnya tanpa dikenakan penalti.
“Kami akan berupaya agar biaya yang sudah dibayarkan bisa digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun 2027,” ujar Irfan.
Meski demikian, pemerintah juga menyadari adanya kemungkinan penolakan dari pihak penyedia layanan di Arab Saudi terhadap rencana pengalihan kontrak tersebut.
Opsi Pengelolaan Dana Jemaah
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga menyiapkan mekanisme perlindungan finansial bagi jemaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
Dalam skema yang disiapkan, jemaah akan diberikan dua pilihan. Pertama, menarik kembali dana pelunasan tanpa kehilangan kesempatan berangkat pada musim haji berikutnya.
Pilihan kedua, jemaah dapat membiarkan dana tetap tersimpan untuk keberangkatan tahun depan dengan tambahan nilai manfaat selama masa tunggu.
Langkah ini disiapkan agar para calon jemaah tidak mengalami kerugian apabila keberangkatan haji harus ditunda karena situasi keamanan.
Koordinasi dengan MUI
Pemerintah juga menyiapkan pendekatan komunikasi keagamaan untuk mencegah munculnya polemik di masyarakat apabila keputusan penundaan harus diambil.
Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna memberikan penjelasan terkait konsep istitha’ah atau kemampuan berhaji, termasuk dari aspek keamanan.
Dalam kondisi tertentu, pembatalan keberangkatan demi menjaga keselamatan jiwa justru dapat dianggap sebagai kewajiban secara syariah.
Langkah ini dinilai penting untuk menghindari anggapan bahwa ibadah haji harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apa pun.
Renegosiasi Kontrak Layanan
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan langkah renegosiasi kontrak dengan maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji di Arab Saudi.
Proses renegosiasi akan mengacu pada klausul force majeure atau keadaan kahar agar potensi kerugian akibat dana layanan yang telah dibayarkan dapat diminimalkan.
Meskipun demikian, Irfan mengakui bahwa penerapan klausul tersebut tetap memiliki risiko jika tidak disetujui oleh pihak penyedia layanan.
