Nalurimedia.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah pusat didorong segera merealisasikan anggaran kurang bayar kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wakil Ketua DPRD PPU, Syahrudin, menilai percepatan realisasi anggaran tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
Syahrudin menyebut anggaran sekitar Rp300 miliar menjadi salah satu sumber penting dalam menopang belanja daerah. Karena itu, apabila realisasi anggaran tersebut kembali tertunda, sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah berpotensi ikut mengalami keterlambatan.
“Anggaran Rp300 miliar itu saya kira ini bentuk rasa ketidakadilan pemerintah pusat bahwa kita sebagai daerah penghasil. Karena sudah ada keputusan Kemenkeu itu, sehingga kami berharap apa yang sudah disampaikan kepada kami itu harus segera direalisasikan,” kata Syahrudin, Rabu (02/09/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan. PPU sebagai daerah penghasil, kata dia, membutuhkan kepastian terkait dana yang menjadi hak daerah agar perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Karena belanja kami itu dari sana. Kalau itu ditunda, maka semua kegiatannya akan tertunda,” ujarnya.
Syahrudin berharap pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran kurang bayar tersebut sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk melanjutkan berbagai program pembangunan.
Ia menilai penguatan fiskal harus diikuti dengan kebijakan belanja yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak di PPU, mengingat masih terdapat wilayah yang akses jalannya belum memadai.
“Kalau saya melihatnya, harus fokus pada infrastruktur. Karena di mana-mana jalan masih tanah,” katanya.
Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh membuat pemerintah mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat. Syahrudin menegaskan ketersediaan listrik, air bersih, dan pendidikan juga harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
“TIdak kalah penting kebutuhan dasar seperti listrik, air dan pendidikan yang menjadi prioritas utama yang kepala daerah harus maksimalkan untuk dibangun,” tuturnya.
Ia berharap dukungan fiskal dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi dan dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan. Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah.
Bagi DPRD PPU, kata Syahrudin, keberpihakan anggaran harus terlihat dari manfaat yang diterima langsung masyarakat. Infrastruktur dasar yang layak, akses pendidikan, ketersediaan listrik dan air menjadi indikator penting bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan warga.
“Harapan kami, kurang bayar segera direalisasikan agar kita bisa membangun daerah sesuai harapan dan visi misi kepala daerah kita,” pungkasnya.
