Nalurimedia.id, Jakarta – Langkah percepatan transisi energi mulai diperkuat pemerintah melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus. Kebijakan ini bertujuan mempercepat berbagai program energi bersih, termasuk konversi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik. Program tersebut dinilai penting mengingat jumlah kendaraan konvensional di Indonesia mencapai sekitar 120 juta unit serta adanya potensi gangguan pasokan minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan arahan langsung Presiden untuk mempercepat implementasi kebijakan konversi kendaraan listrik di Indonesia.
“Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden (Presiden Prabowo Subianto) kepada saya sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Bahlil, Presiden menargetkan program tersebut dapat berjalan secara maksimal dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun. Bahkan, pemerintah berharap implementasinya bisa terealisasi lebih cepat dari target yang ditetapkan.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan agar implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukannya dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” jelasnya.
Selain mendorong penggunaan kendaraan listrik, pemerintah juga menilai langkah ini akan berdampak pada efisiensi anggaran subsidi energi serta mempercepat peralihan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil menuju energi terbarukan.
“Sudah barang tentu orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan dengan cepat, tetapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Dengan mengonversi PLTD berbahan diesel ke PLTS akan terjadi efisiensi terhadap subsidi listrik kita sekaligus mendorong percepatan penggunaan motor dan mobil listrik,” jelas Bahlil.
Sementara itu, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai percepatan transisi energi menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan bahwa pemerintah dapat mempercepat proses transisi energi dengan memaksimalkan potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia.
“Percepat transisi energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari air, angin, dan surya,” ujar dia.
Bhima menambahkan bahwa percepatan elektrifikasi, khususnya pada sektor transportasi publik berbasis kendaraan listrik (EV), akan membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Selain itu, pengurangan penggunaan energi fosil pada sektor pembangkit listrik juga dinilai penting untuk meredam dampak fluktuasi harga minyak global terhadap ekonomi nasional.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan fiskal negara agar kondisi keuangan BUMN sektor energi tetap stabil, terutama bagi Pertamina dan PLN.
Menurutnya, revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan subsidi energi apabila harga minyak dunia terus mengalami kenaikan.
Bhima menegaskan bahwa realokasi anggaran sebaiknya dilakukan dengan menggeser belanja yang tidak menjadi prioritas, bukan melalui penambahan utang baru, sehingga risiko terhadap kondisi fiskal negara tetap dapat dikendalikan.
“Realokasi anggaran ke subsidi energi mendesak dilakukan. Diperkirakan butuh alokasi tambahan hingga Rp340 triliun untuk jaga agar defisit APBN tidak melebar. Sebaiknya realokasi jangan menambah utang baru,” katanya.
