Nalurimedia.id, PPU – Tekanan fiskal yang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai penting agar keberlangsungan pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, mengatakan ketergantungan terhadap DBH seharusnya mulai dikurangi sejak jauh hari. Menurutnya, daerah perlu membangun sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi lokal sehingga memiliki kemampuan fiskal yang lebih mandiri.
Jamaludin menilai persoalan tersebut semakin terasa ketika terjadi perubahan kebijakan transfer dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi itu membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“Daerah ini tidak boleh ketergantungan dengan yang namanya DBH,” ujarnya.
Menurut Jamaludin, salah satu sektor yang semestinya dapat dikembangkan untuk memperkuat PAD adalah pariwisata. PPU memiliki sejumlah destinasi wisata yang dinilai berpotensi mendatangkan aktivitas ekonomi apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan Pantai Tanjung Jumlai yang sejak lama menjadi salah satu tujuan masyarakat. Bahkan, pengalaman penyelenggaraan Pesta Pantai pada 1996 disebut telah menunjukkan bahwa aktivitas wisata dapat memberikan penerimaan bagi daerah. Saat itu, kata dia, kegiatan tersebut mampu menghasilkan penerimaan sekitar Rp 6,3 juta dari retribusi melalui penjualan karcis dengan jumlah pengunjung sekitar 501 orang.
“Artinya, salah satu sumber PAD itu adalah sektor wisata sebenarnya,” katanya.
Jamaludin menilai pengembangan pariwisata tidak selalu harus dilakukan melalui pembangunan fasilitas dengan anggaran besar. Menurutnya, pemerintah dapat menggabungkan potensi alam dengan inovasi sehingga pengembangan destinasi tidak justru membebani keuangan daerah.
“Justru banyak orang, wisata alam yang mereka lebih tertarik. Harus dikolaborasi antara alam dan inovasi-inovasi modern,” ujarnya.
Ia menilai persoalan fiskal yang terjadi saat ini juga menjadi konsekuensi dari ketergantungan daerah terhadap DBH. Ketika penerimaan dari pusat mengalami perubahan atau terjadi penyesuaian transfer, pemerintah daerah tidak memiliki cukup banyak alternatif pendapatan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Kondisi tersebut pada akhirnya turut mempersempit ruang DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jamaludin mengatakan aspirasi yang dihimpun melalui reses, kunjungan ke daerah pemilihan maupun musyawarah perencanaan pembangunan perlu disesuaikan kembali dengan kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, aspirasi masyarakat tetap harus disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah serta program prioritas pemerintah. Namun, keterbatasan fiskal membuat tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan.
Jamaludin mendorong pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada bagaimana membelanjakan anggaran yang tersedia, tetapi juga mencari sumber penerimaan baru. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu pilihan yang dinilai dapat dikembangkan bersama sektor-sektor potensial lainnya.
“Kalau itu dikelola betul, saya pikir salah satu sumber PAD bisa menjamin keberlanjutan daripada anggaran selalu ada masuk,” pungkasnya.
