Nalurimedia.id, PPU – Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini belum tersalurkan kepada penerima manfaat. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD PPU, terlebih tahun ajaran baru telah berlangsung.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab program bantuan pendidikan tersebut belum terealisasi. Ia menyebut KPC merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah yang sejak awal masa kepemimpinan telah dijalankan.
“Kalau itu saya tidak tahu. Yang jelas itu program-program unggulan lah. Waktu Pak (Bupati) menjabat, itu sudah dijalankan. Tinggal nanti secara teknis, tim teknis nanti kami akan coba panggil, apa kendalanya,” kata Raup.
Menurutnya, persoalan teknis dalam pelaksanaan program perlu segera diketahui, terutama jika berkaitan dengan pendataan maupun mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat. Raup menilai, pemerintah daerah perlu memastikan program yang telah dianggarkan dan ditetapkan sebagai program unggulan benar-benar dapat dirasakan masyarakat sesuai tujuan awalnya.
“Kalau ada anggaran sudah ini terus masih (belum tersalurkan), itu juga menjadi pertanyaan kembali kepada dinas pengampunya,” ujarnya.
Ia mengatakan DPRD akan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program tersebut untuk mengetahui titik persoalannya. Apalagi, KPC berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan masyarakat.
Raup juga menekankan pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin dalam memastikan program pemerintah berjalan. Menurutnya, selama pelaksanaan program memiliki dasar aturan yang jelas, persoalan teknis seharusnya dapat diselesaikan tanpa menjadi alasan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.
“Seorang pemimpin itu bukan hanya memimpin. Kalau seorang pemimpin mempunyai rasa tanggung jawab, saya pikir tidak ada yang perlu diragukan dalam tindakan,” katanya.
Raup menambahkan, DPRD PPU akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan program pemerintah daerah. Karena itu, keterlambatan penyaluran KPC akan menjadi bagian yang perlu diklarifikasi bersama dinas pengampu.
“Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab KPC belum tersalurkan, termasuk apakah persoalan tersebut berkaitan dengan pendataan calon penerima, kesiapan teknis penyaluran, maupun kendala administratif lainnya,” pungkasnya.
