Nalurimedia.id, PPU – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), M Bijak Ilhamdani, mendorong pemerintah daerah memperjuangkan pembangunan akses jalan di wilayah Telemow–Pemaluan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Menurut Bijak, kondisi jalan tersebut telah menjadi keluhan masyarakat selama bertahun-tahun. Meski status aset jalan bukan berada di pemerintah daerah, akses tersebut dinilai penting karena menjadi penghubung utama bagi aktivitas warga.
“Terkait dengan Inpres Jalan Daerah, itu kan banyak, khususnya di wilayah Telemow-Pemaluan. Itu jalanan berpuluh-puluh tahun yang selalu dikeluhkan masyarakat walaupun memang asetnya bukan aset daerah,” kata Bijak.
Ia menilai persoalan status aset tidak seharusnya membuat akses masyarakat terabaikan. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu terus mencari skema agar jalan tersebut dapat dibangun dan dimanfaatkan secara layak.
“Tapi itu akses penghubung utama masyarakat kita yang ada di sana,” ujarnya.
Bijak menyebut, pemerintah daerah sebelumnya telah berupaya mengusulkan pembangunan jalan tersebut melalui skema Inpres Jalan Daerah. DPRD menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut dan meminta agar prosesnya terus didorong.
“Kemarin infonya pemerintah daerah coba mengupayakan itu melalui Inpres Jalan Daerah. Kami setuju sekali. Kami sangat setuju sekali. Tinggal didorong terus,” katanya.
Selain akses Telemow–Pemaluan, Bijak juga menyoroti kebutuhan pembangunan jalan penghubung di wilayah Sepaku, khususnya akses Sukaraja menuju Karang Jinawi. Ia mengatakan kondisi jalan tersebut relatif serupa, baik dari sisi panjang maupun persoalan statusnya.
“Di Sepaku itu masih banyak juga daerah-daerah kita yang butuh itu, termasuk akses penghubung yang ada di Sukaraja dengan Karang Jinawi. Itu lama sekali sudah, panjangnya kurang lebih sama seperti yang ada di Pemaluan-Telemow itu,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD yang mewakili masyarakat Kecamatan Sepaku, Bijak meminta pemerintah daerah segera merealisasikan akses tersebut. Ia menilai pembangunan jalan juga memiliki nilai strategis karena dapat membuka akses logistik, termasuk melalui jalur laut.
“Karena itu juga bisa jadi akses penghubung dari laut. Akses logistik di situ ada pelabuhan warga kita, masyarakat Maridan di sana punya pelabuhan yang bisa kita manfaatkan,” katanya.
Bijak juga menyoroti status lahan yang masih berkaitan dengan PT ITCI. Ia mendorong pemerintah daerah mempertegas status lahan agar terdapat kepastian dalam rencana pembangunan. Menurutnya, apabila status lahan dapat diselesaikan, pemerintah akan lebih mudah mengupayakan pembangunan melalui program pemerintah pusat.
“Harapannya begitu bisa diubah statusnya kemudian pemerintah daerah bisa mengupayakan itu dibangun melalui Inpres. Misalnya itu kan sebuah luar biasa bagi kami,” ujarnya.
Ia menilai penyelesaian status lahan juga penting untuk memastikan akses masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Pemerintah daerah harus mempertegas status ini,” pungkasnya.
