Nalurimedia.id, Samarinda – Menatap tahun anggaran 2027, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih memperkuat pembiayaan pelayanan dasar masyarakat dan menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan yang masih berjalan. Pemkot memproyeksikan APBD 2027 berada di kisaran Rp3,4 triliun dan tidak menyiapkan anggaran untuk proyek fisik besar yang benar-benar baru.
Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si, setelah mengikuti Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah komponen belanja yang masuk dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dari sisi pendapatan, Pemkot Samarinda menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun. Menurut Neneng, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperluas kemampuan fiskal daerah.
“Pendapatan di angka Rp1,3 triliun untuk PAD. Jadi totalan APBD kita berada di angka Rp3,4 triliun untuk tahun 2027. PAD ini yang jadi sorotan dan peluang kita untuk menambah APBD,” ujar Neneng.
Sementara untuk penggunaan anggaran, Pemkot Samarinda akan mempertahankan fokus utama pada kebutuhan pelayanan dasar. Tiga sektor yang menjadi perhatian meliputi kesehatan, pendidikan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
Di bidang kesehatan, salah satu pembiayaan yang disiapkan pemerintah daerah berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Samarinda.
“Arah program tidak jauh berbeda. Kita lebih fokus lagi ke pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di sektor kesehatan, kita membiayai sekitar 51 ribu peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Neneng menyampaikan, Pemkot Samarinda belum memasukkan rencana pembangunan fisik berskala besar yang bersifat baru dalam APBD 2027. Pemerintah daerah lebih memilih menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang telah dimulai sebelumnya sehingga anggaran dapat diarahkan pada program yang manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Konsekuensi dari kebijakan tersebut turut berpengaruh terhadap rencana pembangunan Teras Samarinda Tahap 3. Meski merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya, proyek tersebut dinilai masuk dalam kategori pekerjaan baru karena pelaksanaannya akan kembali dimulai.
“Untuk pembangunan baru di 2027 tidak ada proyek besar. Kalau yang sudah ada dan tinggal penyelesaian, itu tetap jadi prioritas, tetapi kita lihat lagi kemampuan daerah. Proyek seperti Teras Samarinda Tahap 3, walaupun itu lanjutan tahap, tapi kan memulainya baru lagi, jadi termasuk yang tidak kita alokasikan,” tegas Neneng.
Pemkot Samarinda menegaskan bahwa penyelesaian program yang telah berjalan menjadi langkah utama sebelum membuka ruang bagi proyek pembangunan baru.
“Kita selesaikan dulu yang ada ini, kita fokus ke pelayanan dasar untuk masyarakat,” tutupnya.
