Nalurimedia.id, Samarinda – Pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kota Samarinda diharapkan dapat dipercepat guna memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan pelayanan energi bagi masyarakat. Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin juga menegaskan bahwa pemadaman listrik yang sempat terjadi di Kalimantan Timur tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara, melainkan karena kendala teknis pada pembangkit listrik.
Pernyataan tersebut disampaikan Syafruddin usai menghadiri penyerahan bantuan penyambungan listrik kepada 65 penerima manfaat. Ia mengungkapkan, Komisi XII DPR RI telah menyetujui anggaran sebesar Rp10 triliun melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk mempercepat pembangunan jaringan gas di berbagai daerah yang memiliki potensi dan akses terhadap sumber gas.
“Kami di Komisi XII telah menetapkan anggaran sebesar Rp10 triliun di Dirjen Migas untuk percepatan pembangunan jaringan gas, khususnya di daerah-daerah yang memang memiliki akses dan sumber gas sehingga pembangunannya bisa dipercepat,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, pelaksanaan program tersebut akan difokuskan pada daerah yang telah memiliki kesiapan dari sisi infrastruktur dan ketersediaan sumber energi. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai Kota Samarinda menjadi salah satu wilayah yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan program tersebut karena didukung akses distribusi dan potensi sumber gas yang memadai.
“Samarinda adalah kota yang memiliki akses gas dan juga sumber gas. Karena itu saya meminta kepada Pak Wali Kota untuk menyiapkan proposalnya. Saya siap menjembatani pertemuan dengan Dirjen Migas agar pembangunan jaringan gas di Samarinda bisa dipercepat,” katanya.
Meski demikian, Syafruddin belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan diterima Kota Samarinda. Menurutnya, dana Rp10 triliun tersebut akan dialokasikan ke berbagai daerah di Indonesia sesuai tingkat kebutuhan serta kesiapan pemerintah daerah dalam mengusulkan program.
“Saya tidak punya angka target karena anggaran Rp10 triliun itu tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi saya siap memperjuangkan agar Samarinda mendapatkan porsi yang signifikan untuk percepatan pembangunan jaringan gas,” tegasnya.
Selain membahas pengembangan jaringan gas, Syafruddin turut memberikan penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, termasuk Samarinda. Ia memastikan gangguan tersebut murni disebabkan oleh persoalan teknis pada pembangkit listrik, bukan akibat terganggunya pasokan batu bara.
Ia menegaskan bahwa asumsi yang mengaitkan pemadaman listrik dengan minimnya pasokan batu bara tidak berdasar. Sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur dinilai tidak mengalami persoalan dalam penyediaan energi primer bagi pembangkit.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasokan batu bara. Kalimantan Timur adalah kawasan pertambangan batu bara terbesar. Jadi pemadaman listrik yang terjadi bukan karena kekurangan batu bara, melainkan persoalan kerusakan atau perawatan berkala pada pembangkit,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syafruddin menjelaskan gangguan listrik tersebut berkaitan dengan kerusakan maupun proses pemeliharaan mesin pada sejumlah pembangkit yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power, Nusantara Power, serta operator pembangkit lainnya. Karena itu, ia meminta seluruh operator meningkatkan langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami meminta PLN, khususnya Indonesia Power, Nusantara Power, dan operator pembangkit lainnya untuk benar-benar melakukan mitigasi terhadap persoalan kerusakan mesin sehingga tidak lagi menyebabkan pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.(*)
