Nalurimedia.id, Samarinda – Program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran untuk mengikuti program tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, selain dukungan pembiayaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pelaksanaan program KB gratis di daerah merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Di tingkat daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penyediaan alat kontrasepsi serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelayanan KB.
“Program KB gratis ini sumber utamanya dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Dinas P2KB di daerah lebih banyak menjalankan pelayanan dan pelaksanaan programnya,” ujar Sri Puji, Rabu (7/10/2026).
Ia menyebut Dinas P2KB Samarinda memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan. Namun, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat yang belum seluruhnya dicairkan turut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program.
Meski demikian, Sri Puji menilai persoalan KB tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Tingkat penerimaan dan kemauan masyarakat untuk menggunakan layanan KB juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program.
Menurutnya, keterlibatan laki-laki dalam program KB masih menjadi pekerjaan rumah. Perencanaan keluarga dinilai tidak seharusnya hanya dibebankan kepada perempuan, sehingga pasangan laki-laki juga perlu mendapatkan pemahaman yang memadai.
“Kalau mengajak masyarakat ikut KB saja masih menjadi tantangan, apalagi mendorong para suami untuk ikut mengambil peran. Ini yang sampai sekarang masih perlu kita dorong,” katanya.
Ia mengatakan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai fasilitas pelayanan, termasuk Posyandu. Namun, edukasi mengenai perencanaan keluarga dinilai perlu diperluas agar tidak hanya menyasar pasangan yang sudah menikah.
Sri Puji mendorong agar calon pasangan yang hendak menikah mendapatkan pembekalan mengenai perencanaan keluarga sejak awal. Puskesmas, menurutnya, dapat mengambil peran dalam memberikan informasi terkait perencanaan kehamilan, usia ideal memiliki anak, hingga pilihan metode kontrasepsi.
“Pembekalan soal KB sebaiknya sudah diberikan kepada calon pengantin. Puskesmas bisa menjadi tempat untuk memberikan pemahaman tentang kapan waktu yang tepat mempunyai anak dan kontrasepsi apa yang sesuai setelah mereka menikah,” jelasnya.
Di sisi lain, Sri Puji mengatakan DPRD Samarinda dapat turut mendukung penguatan program KB melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lainnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun prioritas secara cermat karena sektor lain, termasuk pendidikan dan pembangunan fasilitas publik, juga membutuhkan pembiayaan.
“DPRD tentu bisa ikut mendorong lewat pokok pikiran, tetapi kemampuan anggaran kita terbatas. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti perbaikan sekolah dan program lainnya, sehingga KB juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” pungkas Sri Puji Astuti.
Dengan penguatan edukasi dan keterlibatan keluarga secara lebih luas, ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dapat meningkat sehingga pelaksanaan program KB di Samarinda dapat berjalan lebih optimal. adv/dprdsamarinda
