Nalurimedia.id, Samarinda — Industri perhotelan di Kota Samarinda menghadapi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Berkurangnya agenda kedinasan yang memanfaatkan fasilitas hotel turut memengaruhi aktivitas usaha dan capaian pendapatan sektor tersebut sepanjang 2026.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyebut pendapatan dari sektor yang berkaitan dengan perhotelan hingga September 2026 tercatat sekitar Rp160 miliar. Capaian tersebut masih berada di bawah angka pada 2025 yang mencapai sekitar Rp200 miliar.
Helmi menilai, pembatasan kegiatan pemerintah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Selama ini, rapat, pertemuan, dan acara kedinasan menjadi bagian dari pasar yang turut menopang usaha perhotelan di Samarinda.
“Efisiensi dari pemerintah sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Banyak kegiatan yang sifatnya seremonial untuk sementara ditiadakan,” kata Helmi, Jumat (9/10/2026).
Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, kondisi fiskal pemerintah turut memengaruhi pergerakan ekonomi daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan transfer ke daerah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih memadai untuk menjalankan program sesuai kebutuhan.
Apabila kondisi anggaran memungkinkan lebih banyak kegiatan kembali dilaksanakan, aktivitas tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap usaha jasa, termasuk perhotelan. Namun, Helmi menegaskan pemulihan sektor ini juga membutuhkan upaya dari pelaku usaha sendiri.
Ia mengingatkan agar pengelola hotel tidak hanya mengandalkan tamu dari kegiatan pemerintah. Perluasan pasar dengan menarik pengunjung dari luar daerah menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga tingkat hunian dan keberlangsungan usaha.
Helmi pun mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama pengelola hotel agar meningkatkan promosi potensi Samarinda. Upaya tersebut dapat diarahkan untuk menarik kunjungan wisatawan, pelaku bisnis, maupun masyarakat yang memiliki keperluan lain di Kota Tepian.
“Kita juga berharap pihak hotel melalui PHRI bisa melakukan promosi agar tamu dari luar daerah tertarik datang dan menginap di Samarinda,” ujarnya.
Menurutnya, promosi yang lebih aktif diperlukan agar Samarinda memiliki daya tarik bagi pengunjung di luar agenda pemerintahan. Dengan demikian, pelaku usaha perhotelan dapat memperluas sumber pendapatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kegiatan yang dibiayai anggaran pemerintah.
Helmi berharap kolaborasi antara PHRI dan pengelola hotel dapat memperkuat daya saing industri perhotelan di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah. Peningkatan kunjungan dari luar daerah diharapkan ikut menggerakkan sektor hotel dan restoran serta mendukung perputaran ekonomi di Samarinda. adv/dprdsamarinda
