Nalurimedia.id, Samarinda – Tekanan fiskal akibat berkurangnya aliran dana dari pemerintah pusat tak membuat Pemerintah Kota Samarinda mengendurkan langkah dalam mendorong ekonomi masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, arah kebijakan justru difokuskan pada penguatan sektor akar rumput, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pendekatan ini dipilih sebagai strategi untuk menjaga perputaran ekonomi tetap hidup di level masyarakat. Bersama DPRD, pemerintah kota tetap mempertahankan program-program yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, salah satunya melalui skema pemberdayaan berbasis lingkungan.
Program Probebaya menjadi instrumen utama dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Berbasis di tingkat rukun tetangga (RT), program ini dirancang untuk menciptakan aktivitas ekonomi dari lingkup paling kecil, dengan harapan efeknya bisa berkembang secara luas.
Di sisi lain, kondisi keuangan daerah memang sedang tidak ideal. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada kemampuan belanja pemerintah.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengakui bahwa penyesuaian anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan.
“Ada kurang lebih 40 persen pengurangan dana transfer. Itu membuat pemerintah kota bersama DPRD harus menggodok kembali belanja daerah,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).
Konsekuensinya, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,3 triliun harus direvisi menjadi kurang lebih Rp3,9 triliun.
Meski terjadi penyesuaian cukup besar, kebijakan efisiensi tidak diberlakukan secara menyeluruh, melainkan lebih selektif dengan tetap melindungi program prioritas.
Salah satu fokus yang tetap dipertahankan adalah target peningkatan jumlah UMKM. Pemerintah menilai sektor ini memiliki daya tahan sekaligus potensi besar dalam menopang ekonomi daerah, terutama di tengah kondisi ketidakpastian.
Melalui Probebaya, setiap RT didorong untuk melahirkan sedikitnya lima pelaku usaha baru. Dengan jumlah RT yang tersebar di seluruh wilayah Samarinda, target tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan ribuan UMKM baru setiap tahunnya.
“Dasarnya sederhana. Satu RT kita targetkan lima UMKM baru. Kalau dikalikan jumlah RT yang ada, targetnya sekitar 10 ribu UMKM setiap tahun,” imbuhnya.
Optimisme terhadap program ini bukan tanpa dasar. Pada tahun sebelumnya, capaian pembentukan UMKM baru bahkan disebut melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Selain mendorong lahirnya usaha baru, dukungan juga diberikan dalam bentuk akses pembiayaan. Pelaku UMKM difasilitasi untuk mendapatkan pinjaman modal dengan skema lunak, mulai dari nominal kecil hingga puluhan juta rupiah, melalui kerja sama dengan pihak perbankan.
Namun, DPRD menekankan bahwa kemudahan akses harus menjadi prioritas utama. Prosedur yang terlalu rumit justru berpotensi menghambat pelaku usaha kecil untuk berkembang.
“Yang penting usahanya ada, memiliki legalitas, terdaftar di dinas, punya NIK, mereka harus bisa mengajukan. Jangan sampai prosedurnya terlalu berbelit,” kata Helmi.
Meski demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan program tetap dilakukan secara berkala. DPRD melalui Komisi II menemukan sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kemampuan pengelolaan usaha oleh penerima bantuan.
Masalah manajemen keuangan hingga kurangnya pendampingan menjadi tantangan yang masih perlu dibenahi. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan penggunaan modal usaha yang tidak sesuai peruntukannya.
“Ada yang pinjam modal untuk usaha, tetapi uangnya dipakai beli kulkas, sepeda motor. Bahkan ada yang niatnya mau beli barang dagangan, pulangnya malah belanja pakaian. Ini menunjukkan pendampingan memang harus diperkuat,” ungkapnya.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM juga menjadi perhatian, terutama dalam hal pemasaran dan pengemasan produk. Padahal, dari sisi kualitas, produk lokal dinilai sudah mampu bersaing.
“Produk kita sebenarnya bagus. Yang masih lemah itu kemasan dan cara memasarkannya. Itu yang harus terus didampingi supaya UMKM Samarinda bisa naik kelas,” tukas Helmi. (Adv)
