Nalurimedia.id, Penajam Paser Utara – Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sakka, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah pusat yang memiliki tujuan baik. Namun, ia menyoroti pelaksanaan program tersebut yang dinilai masih perlu diperbaiki dan diawasi secara ketat.
Menurut Sakka, apabila dikelola dengan baik, MBG tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan petani lokal.
“MBG itu sebenarnya memang program pemerintah pusat, bagus tujuannya. Kalau dikelola dengan baik, ini kan bisa memberikan makan anak-anak yang tadinya di rumah enggak sarapan, jadi sarapan,” ujar Sakka.
Meski demikian, ia meminta penyedia makanan tidak memberikan menu yang monoton. Variasi makanan, kata dia, perlu diperhatikan agar anak-anak mendapatkan asupan yang lebih beragam.
“Yang penting itu jangan itu-itu saja. Jangan cuma nasinya itu saja, lauknya itu saja. Harus diganti-ganti,” katanya.
Sakka menilai MBG juga seharusnya mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Pengadaan bahan makanan, menurutnya, dapat melibatkan UMKM dan petani lokal sehingga manfaat program tidak berhenti pada pemberian makanan kepada penerima.
“MBG ini juga menghidupkan UMKM, petani juga bisa. Bisa bagus di sini. Yang penting ini dikelola dengan bagus,” ujarnya.
Selain kualitas makanan, Sakka menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan anggaran. Ia mengingatkan besarnya anggaran program tersebut harus diikuti dengan pengelolaan keuangan yang baik agar tidak terjadi kebocoran.
“Keuangannya juga harus dikelola dengan bagus karena ini anggarannya besar. Jadi harus dikelola dengan bagus, jangan sampai bocor. Harus ada transparan juga,” tegasnya.
Sakka juga menyoroti munculnya informasi mengenai masyarakat yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Menurutnya, persoalan keamanan pangan harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kalau masyarakat keracunan, itulah yang perlu kita awasi sebenarnya,” katanya.
Ia menilai proses pengolahan hingga waktu pendistribusian makanan perlu dievaluasi. Menurut Sakka, makanan yang dimasak terlalu lama sebelum dikonsumsi berpotensi mengalami penurunan kualitas dan meningkatkan risiko keamanan pangan.
“Jangan sembarangan memasak. Menurut saya, yang paling bagus ini kalau MBG, porsinya atau kuotanya jangan terlalu banyak supaya bisa dikelola dengan bagus,” ujarnya.
Sakka mencontohkan makanan yang dimasak sejak dini hari atau sekitar pukul 03.00 WITA tetapi baru dikonsumsi pada siang hari. Menurutnya, jeda waktu yang terlalu panjang perlu menjadi perhatian dalam standar pengolahan dan distribusi MBG.
“Kalau sekarang ini dimasak jam 3, baru dimakan jam 12, kan otomatis basi. Itu sebenarnya perlu diperhatikan,” katanya.
Karena itu, Sakka meminta pemerintah daerah mengambil peran dalam pengawasan pelaksanaan MBG, khususnya melalui monitoring terhadap dapur-dapur penyedia makanan.
“Peran pemerintah daerah itu kan perlu pengawasan di situ, monitoring ke dapur-dapur ini. Kalau ada dapur nakal, kalau perlu disanksi,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong adanya tindakan tegas terhadap penyedia yang terbukti tidak menjalankan program sesuai ketentuan.
“Kalau perlu disanksi, buang saja, karena itu kan anggarannya besar di situ,” tegas Sakka.
Sakka kembali menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tujuan program MBG, melainkan bagaimana program tersebut dilaksanakan di lapangan. Ia menilai program akan memberikan manfaat besar apabila dijalankan sesuai prosedur, efisien, transparan, serta mengutamakan kualitas makanan bagi anak-anak.
“Program pemerintah ini sudah bagus. Cuma kadang pelaksanaannya itu terlalu banyak boros, banyak tidak sesuai dengan prosedurnya. Seharusnya dikasih lauk bagus, jangan asal-asalan. Kalau mau dikelola dengan bagus, ya bagus ini, karena anggarannya besar,” pungkasnya.
