Nalurimedia.id, Penajam Paser Utara – Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syarifudin HR, menyoroti pola distribusi beras Bulog yang selama bertahun-tahun dinilai membuat beras dari PPU lebih banyak keluar daerah sebelum kembali lagi ke wilayah tersebut. Syarifudin mengatakan, kondisi tersebut bukan persoalan baru. Menurutnya, pola distribusi beras Bulog dari PPU yang banyak mengalir ke Kalimantan Selatan telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Beras ini kan sudah dari dulu, dari zaman-zaman sudah berapa puluh tahun yang lalu kan selalu keluar. Beras Bulog ya, keluar dari Kabupaten Penajam Paser Utara kebanyakan larinya kan ke Kalimantan Selatan,” ujar Syarifudin.
Menurut dia, beras yang sebelumnya keluar daerah tersebut kemudian kembali lagi ke PPU melalui jalur distribusi. Kondisi itu membuat harga beras yang diterima masyarakat dapat mengalami perbedaan.
“Dari Kalimantan Selatan kan kembali lagi ke sini. Beda harga pasti, iya beda harga jelas,” katanya.
Syarifudin menyebut pola distribusi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, menurutnya, praktik serupa telah terjadi setidaknya sejak satu dekade lalu karena adanya sistem pembayaran di muka atau uang panjar dalam proses pembelian.
“Itu sudah jelas kalau hal-hal yang seperti ini kan hal-hal yang sudah, apa namanya, 10 tahun yang lalu kan sudah begini. Karena mereka itu kan berani panjar duluan, masalahnya kan di sini,” jelasnya.
Di sisi lain, Syarifudin juga menanggapi rencana kerja sama distribusi komoditas pangan antara pemerintah daerah dengan salah satu kabupaten di Sumatera dan pihak Perusahaan Daerah (Perusda) Balikpapan. Menurutnya, kerja sama tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan distribusi barang, baik dari daerah asal menuju wilayah Kalimantan maupun sebaliknya.
“Distribusinya. Artinya barang dari sana di sini atau dari sini ke sana, itu saja kerja samanya,” ujarnya.
Ia menilai setiap kebijakan kerja sama yang dirancang pemerintah daerah semestinya memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pangan.
“Semenjak saya jadi anggota DPR dengan untung ini sebagai apa itu ya, saya rasa kalau apa yang sudah dipikirkan pemerintah daerah ya pastilah ada manfaatnya juga buat kita,” katanya.
“Paling tidak kan kita enggak terlalu susah kalau dalam hal-hal seperti pangan yang diperlukan masyarakat,” lanjut Syarifudin.
Syarifudin juga menyinggung pola pembelian beras yang selama ini dilakukan sejumlah pihak, termasuk Bulog dari Banjarmasin. Menurut informasi yang diterimanya, terdapat pihak yang berani memberikan uang muka dalam proses pembelian beras dari daerah.
“Dari Bulog dia bilang tadi banyak Bulog dari Banjarmasin yang berani DP di luar. Bukan seperti ini, banyak Bulog lewat Bulog sudah enggak mau. Ya, kita ditendang,” pungkasnya.
