Nalurimedia.id, Samarinda – Kondisi dana kurang salur dinilai menjadi tantangan yang harus diantisipasi dalam perencanaan anggaran tahun depan. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta menyusun skala prioritas secara matang agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi mengatakan keterbatasan anggaran menuntut pemerintah melakukan efisiensi tanpa mengurangi program-program yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas karena belum adanya transfer keuangan dari pusat, otomatis kita harus lebih efektif dan efisien. Program mana yang menjadi prioritas dan program mana yang harus ditangguhkan, itu yang harus dipilah,” ujar Iswandi.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik maupun berkurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Intinya program-program yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat itu yang harus diprioritaskan,” katanya.
Iswandi menjelaskan, Pemkot Samarinda terus berupaya memperjuangkan pencairan dana kurang salur melalui berbagai mekanisme, baik lewat jalur resmi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut diyakini terus dilakukan agar hak keuangan daerah dapat segera direalisasikan.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa dana kurang salur untuk tahun anggaran 2025 dapat dicairkan karena telah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan sudah masuk dalam perhitungan penyusunan anggaran daerah.
Sementara itu, pencairan dana kurang salur dari tahun-tahun sebelumnya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Kalau yang 2025 saya optimistis karena itu memang sudah menjadi kewajiban. Tapi untuk yang tahun-tahun sebelumnya kita masih menunggu kepastian,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan mengenai penyaluran dana kurang salur. Kepastian tersebut dinilai penting agar Pemkot Samarinda memiliki landasan yang kuat dalam menyusun kebijakan fiskal, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai rencana meski menghadapi keterbatasan anggaran. Pungkasnya (*)
