Nalurimedia.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendesak percepatan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kalimantan Timur menjadi 510.000 kiloliter (KL) pada 2026. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai alokasi BBM bersubsidi yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta segera merealisasikan penambahan kuota agar distribusi Pertalite dapat memenuhi kebutuhan warga.
Menurut Helmi, antrean di SPBU masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan kuota dikhawatirkan terus membebani masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite tahun 2026 menjadi 510.000 KL dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi pada Senin (12/10/2026).
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait terus mendorong pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur. Kepastian realisasi tambahan kuota dinilai penting agar persoalan antrean tidak terus berulang dan masyarakat memperoleh akses BBM yang lebih memadai.
Di sisi lain, Helmi mengapresiasi penyelenggaraan Forum Energi 2026 yang mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyampaikan masukan serta membahas berbagai persoalan energi yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Helmi juga menyoroti arah pembangunan ekonomi Samarinda yang mulai dipersiapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Ia menyebut pengembangan sektor usaha mikro dan makro perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di satu sisi, Samarinda akan menuju zero tambang. Ke depan, kita akan lebih fokus pada pengembangan usaha mikro dan makro untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Helmi berharap pembahasan dalam Forum Energi 2026 dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi kebijakan energi dan pembangunan ekonomi daerah. Sementara itu, percepatan realisasi tambahan kuota Pertalite diharapkan menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan antrean BBM yang masih dikeluhkan masyarakat. adv/dprdsamarinda
