Nalurimedia.id, Samarinda – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur menjadi perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan segera melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Menurut Syafruddin, meningkatnya antrean pembelian pertalite tidak terlepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat setelah harga BBM nonsubsidi, khususnya pertamax, mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat sebagian pengguna kendaraan beralih menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Itu memang salah satu pilihan tersulit yang diambil pemerintah. Ada tekanan dolar dan sebelumnya terjadi lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi,” kata Syafruddin.
Ia menjelaskan, penyesuaian harga pertamax sebelumnya dipengaruhi berbagai faktor global, di antaranya menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah serta tingginya harga minyak dunia. Namun, dengan mulai menurunnya harga minyak saat ini, menurutnya pemerintah dapat menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan energi ke depan.
Di lapangan, dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya jumlah pengguna pertalite. Syafruddin menilai perpindahan dari pertamax ke pertalite merupakan konsekuensi yang sulit dihindari karena masyarakat cenderung memilih bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau.
“Faktanya hari ini terjadi lompatan pengguna pertalite karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertamax beralih ke pertalite,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertalite merupakan BBM bersubsidi sehingga penyalurannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat yang berhak menerima subsidi wajib terdata melalui sistem MyPertamina.
Meski demikian, Syafruddin menilai antrean panjang saat ini didominasi kendaraan roda dua. Menurutnya, pengguna sepeda motor memang termasuk kelompok yang berhak memperoleh pertalite sehingga diperlukan pengaturan pelayanan yang lebih efektif.
“Yang agak sulit kita bahasakan adalah pengguna motor ini memang berhak dan layak mendapatkan pertalite. Karena itu perlu ada solusi agar pelayanan tidak menimbulkan antrean panjang,” jelasnya.
Sebagai salah satu solusi, Syafruddin mengusulkan agar seluruh SPBU di Kalimantan Timur kembali menyediakan layanan penjualan pertalite. Ia meyakini pemerataan layanan tersebut dapat mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu yang selama ini menjadi lokasi utama pembelian BBM bersubsidi.
“Saya melihat salah satu penyebab antrean mengular karena tidak semua SPBU melayani pertalite. Kalau semua SPBU tetap menjual pertalite, khusus pengguna motor, saya kira ini bisa mengurai antrean,” katanya.
Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, ia berpandangan mekanisme pembelian menggunakan barcode dan pendataan melalui MyPertamina tetap perlu diterapkan agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Di sisi lain, pengguna sepeda motor dinilai dapat diprioritaskan dalam pelayanan untuk mengurangi kepadatan antrean.
Selain mendorong pemerataan distribusi, Syafruddin juga membuka peluang dilakukan evaluasi terhadap kuota pertalite di Kalimantan Timur. Menurutnya, penyesuaian kuota memungkinkan dilakukan apabila kebutuhan masyarakat meningkat atau jumlah kendaraan terus bertambah.
“Kuota itu dievaluasi setiap tiga bulan. Kalau memang terjadi kekurangan atau ada peningkatan jumlah kendaraan, tentu ada ruang untuk mendorong penambahan kuota,” tuturnya.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna memantau kebutuhan BBM bersubsidi, khususnya di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan konsumsi.
Untuk jangka pendek, Syafruddin meminta pemerintah daerah segera membangun komunikasi yang intensif dengan Pertamina dan pengelola SPBU agar persoalan antrean dapat segera diatasi sembari menyiapkan solusi jangka panjang.
“Jangka pendeknya harus ada langkah koordinatif dulu antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU. Ibarat luka, kita plaster dulu agar tidak semakin parah, sambil mencari solusi permanen,” pungkas Ketua PKB Kaltim tersebut.
