Nalurimedia.id – Kelangkaan LPG 3 kg atau gas melon di Samarinda semakin terasa setelah pencabutan larangan penjualan oleh pengecer.
Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan gas kini malah berbondong-bondong membeli dalam jumlah besar, khawatir kehabisan. Fenomena ini, yang dikenal dengan sebutan panic buying, memperburuk situasi karena mengganggu distribusi normal dan menyebabkan lonjakan harga yang signifikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, mengungkapkan bahwa penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab juga berperan besar dalam kelangkaan ini, bahkan membuat harga gas melon melambung hingga Rp50 ribu per tabung, jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan.
“Kita lihat nanti bagaimana efektivitasnya, apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Karena sebenarnya sekolah itu tempat belajar, bukan tempat makan gratis. Makan bergizi itu idealnya di rumah, bersama keluarga,” ujar Anhar.
Ia juga menyoroti perubahan kebijakan terkait aturan makan di sekolah.
Dahulu, siswa dilarang membawa dan mengonsumsi makanan di kelas, namun kini justru difasilitasi makan gratis di sekolah.
“Dulu kita ingat, sekolah itu enggak boleh bawa makanan ke kelas, apalagi makan di dalam ruangan. Sekarang justru diubah, ada waktu khusus untuk makan gratis di sekolah. Jadi, jam belajar yang seharusnya digunakan untuk kegiatan akademik, sebagian dipakai untuk makan,” tambahnya.
Anhar menegaskan bahwa jika pemerintah memilih untuk menyediakan makan bergizi di sekolah, maka harus ada perencanaan yang matang.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menata kebijakan ini agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah.
“Pemerintah harus melakukan penataan yang baik. Jangan sampai tujuan awalnya untuk meningkatkan gizi anak justru mengorbankan kualitas pendidikan di sekolah,” tutupnya.
