Nalurimedia.id – Perguruan tinggi memiliki peran utama dalam mencetak lulusan berkualitas serta mengembangkan riset dan inovasi. Namun, ketika sebuah universitas mulai merambah ke dunia bisnis, apalagi sektor pertambangan, muncul kekhawatiran mengenai pergeseran fokus akademik.
Rencana salah satu universitas di Samarinda untuk terlibat dalam industri tambang mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD, Anhar, menilai bahwa langkah ini berisiko mengaburkan misi pendidikan yang seharusnya mengedepankan ilmu dan pengembangan keahlian di berbagai bidang.
“Kampus itu tempat belajar, bukan perusahaan tambang. Jika kampus ikut mengelola tambang, lalu apa bedanya dengan korporasi?” terangnya.
Sebagai politikus PDIP, Anhar menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mencetak lulusan yang kompetitif di berbagai bidang, bukan hanya di sektor pertambangan.
Jika dunia akademik terlalu sibuk mengurus bisnis, ia khawatir mahasiswa akan kehilangan kebebasan dalam menentukan masa depan karier mereka.
“Seharusnya, kampus membuka wawasan mahasiswa dan memberikan banyak pilihan karier. Jika mereka hanya diarahkan ke industri tambang, bagaimana dengan mereka yang ingin bekerja di sektor lain?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik pemerintah pusat yang dianggap terlalu mudah memberikan izin bagi kampus untuk terjun ke dunia bisnis.
“Pemerintah pusat harus lebih bijak. Jangan hanya melihat keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia pendidikan dan tenaga kerja ke depan,” tambahnya.
Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, perlu ada evaluasi lebih lanjut agar esensi pendidikan tetap terjaga.
“Kampus bukan perusahaan. Jangan sampai ada kebijakan yang malah menggerus esensi pendidikan,” pungkasnya.
