Agar Tepat Sasaran, DPRD Samarinda Usulkan Sistem Distribusi LPG Berbasis RT

Nalurimedia.id – Distribusi LPG 3 kg yang tidak merata dan sering kali tidak tepat sasaran masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, termasuk di Samarinda.

Banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas subsidi dengan harga yang sesuai ketentuan, sementara di sisi lain, muncul praktik penjualan dengan harga yang jauh lebih tinggi di tingkat pengecer.

Menyikapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengusulkan pembentukan sub pangkalan LPG di tingkat RT sebagai solusi untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan transparan.

Ia menilai langkah ini dapat membantu masyarakat mendapatkan LPG dengan lebih mudah sekaligus menghindari spekulasi harga yang merugikan konsumen.

“Kalau sub pangkalan ada di dekat RT, masalah ini selesai. Pemerintah harus segera koordinasi dengan Pertamina agar skema ini bisa diterapkan,” ujar Viktor.

Selain mendekatkan pangkalan ke masyarakat, ia juga menyoroti pentingnya pembinaan terhadap Badan Usaha Milik RT (BUM-RT) yang nantinya bertanggung jawab dalam pengelolaan distribusi LPG di tingkat lokal.

Menurutnya, edukasi dan pembinaan harus dilakukan agar pengelolaan tetap sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan spekulasi harga.

Viktor juga menegaskan bahwa harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg harus ditetapkan dengan adil.

Saat ini, keuntungan yang diperoleh pangkalan hanya sekitar Rp2.000 per tabung, yang dinilainya terlalu kecil dan tidak cukup untuk menutupi biaya operasional.

“Kalau untungnya hanya Rp2.000 per tabung, dalam 1.000 tahun pun baru dapat Rp2 juta. Itu tidak cukup untuk membayar operasional dan karyawan, makanya akhirnya dijual ke pengecer dengan harga lebih tinggi, sampai Rp20.000,” paparnya.

Ia meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti solusi ini dan tidak hanya menjadikannya bahan diskusi tanpa realisasi.

“Jangan cuma dipikirkan, harus segera dilaksanakan,” tegasnya.

Viktor berharap dengan adanya sub pangkalan LPG di tiap RT, distribusi gas subsidi bisa lebih terkendali dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai ketentuan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *