Nalurimedia.id, Samarinda – Wacana penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali dipertanyakan setelah terungkapnya komposisi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda untuk tahun 2026.
Di tengah gencarnya narasi bahwa sektor ini merupakan penopang utama ekonomi daerah, justru tidak ditemukan alokasi anggaran kegiatan untuk UMKM.
Kondisi tersebut mencuat saat Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mencermati dokumen anggaran yang disusun pemerintah daerah. Dari total pagu sekitar Rp14 miliar, alokasi belanja lebih banyak terserap pada kebutuhan operasional, sementara dukungan terhadap sektor usaha rakyat dinilai belum mendapat porsi yang memadai.
Hal ini memunculkan tanda tanya besar, mengingat UMKM selama ini kerap dijadikan andalan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya saat sektor lain mengalami tekanan.
“Yang membuat saya kaget, usaha kecil mikro itu anggarannya nol. Padahal ini yang selama ini selalu kita dengar disebut sebagai tulang punggung ekonomi,” ujar Iswandi, Minggu (28/6/2026).
Jika dirinci lebih jauh, anggaran yang tersedia memang masih dialokasikan untuk beberapa bidang, namun nilainya relatif terbatas. Bidang koperasi hanya memperoleh sekitar Rp400 juta, sedangkan sektor perindustrian mendapat kisaran Rp504 juta.
Sementara itu, bidang usaha kecil dan menengah (UKM) yang secara langsung berkaitan dengan pelaku UMKM justru tidak memiliki alokasi kegiatan sama sekali.
Temuan ini dinilai kontras dengan berbagai pernyataan yang selama ini digaungkan oleh banyak pihak terkait pentingnya UMKM dalam menopang ekonomi daerah.
“Ini yang membuat saya heran. Selama ini pejabat, pemerintah, bahkan semua pihak selalu bicara UMKM. Dibilang tulang punggung ekonomi, penyelamat ekonomi rakyat. Tapi ketika saya lihat anggarannya, justru nihil,” katanya.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut berpotensi berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan.
Meski demikian, ia menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai mekanisme pemangkasan, terutama jika berdampak pada sektor strategis.
“Kalau memang ada pemotongan, siapa yang memotong? Ini yang perlu dijelaskan. Jangan sampai sektor yang selalu disebut penting malah tidak mendapat dukungan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keberpihakan terhadap UMKM seharusnya tidak berhenti pada tataran wacana.
Dukungan nyata, menurutnya, harus tercermin dalam kebijakan yang memberi ruang bagi pengembangan kapasitas pelaku usaha, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penguatan daya saing.
“Kalau memang UMKM dianggap penting, ya harus terlihat juga dalam kebijakan anggarannya. Jangan hanya menjadi slogan, sementara dukungan riilnya tidak ada,” pungkasnya. (Adv)
