Nalurimedia.id, Samarinda – Upaya penanganan tuberkulosis (TBC) tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga pada kondisi fisik pasien yang sangat dipengaruhi asupan gizi. Karena itu, wacana memasukkan pasien TBC sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mendapat respons positif di daerah.
Di Samarinda, DPRD melihat gagasan tersebut sebagai langkah strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar pasien selama menjalani terapi yang tidak singkat.
Program yang sebelumnya difokuskan pada kelompok tertentu ini dinilai dapat diperluas untuk mendukung proses penyembuhan penderita TBC.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyambut baik usulan yang sebelumnya disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (25/6/2026). Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar bantuan makanan, tetapi memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan pengobatan.
“Saya rasa itu hal yang bagus, karena rata-rata penderita TBC itu dari kalangan menengah ke bawah. Efek obat-obatan juga biasanya membuat mereka kehilangan nafsu makan,” ujarnya.
Dalam praktiknya, pengobatan TBC memang sering menimbulkan efek samping yang tidak ringan. Salah satu yang paling umum adalah penurunan nafsu makan, yang pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang secara ekonomi sudah berada dalam keterbatasan.
Selain faktor kesehatan, tekanan sosial juga turut memperburuk situasi pasien. Stigma yang masih melekat di masyarakat membuat sebagian penderita memilih menarik diri dari aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan.
“Karena ada stigma, mereka tidak bebas bekerja. Otomatis banyak yang akhirnya masuk ke jurang kemiskinan. Jadi kalau mendapat bantuan makanan bergizi, itu sangat membantu,” katanya.
Sri Puji menilai, jika program ini benar-benar diterapkan, maka pendekatannya tidak bisa disamakan dengan penerima manfaat lain. Pasien TBC membutuhkan komposisi gizi yang lebih spesifik untuk menunjang pemulihan.
“Kalau untuk penyakit kronis seperti TBC, gizinya harus benar-benar diperhatikan. Proteinnya diperbanyak, porsinya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien,” jelasnya.
Dari sisi kesiapan daerah, DPRD Samarinda menilai implementasi program tersebut bukan hal yang sulit. Infrastruktur pendukung, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sudah tersedia dan bisa langsung dimanfaatkan jika kebijakan resmi diterapkan oleh pemerintah pusat.
“Kalau memang itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, saya kira daerah tinggal menjalankan. SPPG di Samarinda juga sudah ada,” ujarnya.
Di saat yang sama, DPRD Samarinda juga tengah menggodok regulasi yang lebih komprehensif terkait penanganan penyakit menular. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC & HIV/AIDS, pemerintah daerah berupaya memastikan pengobatan berjalan optimal sekaligus menekan risiko penularan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana pemberian sanksi administratif bagi pasien yang tidak menjalani pengobatan hingga tuntas. Hal ini dipandang penting mengingat penghentian terapi dapat meningkatkan potensi penyebaran penyakit di masyarakat.
Dengan dukungan fasilitas dan kebijakan yang tengah disiapkan, keberhasilan penanganan TBC juga bergantung pada komitmen pasien itu sendiri dalam menyelesaikan proses pengobatan.
“Karena pemerintah sudah menyiapkan obat dan layanan, maka pasien juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjalani pengobatan sampai tuntas,” pungkasnya. (Adv)
