Nalurimedia.id, Samarinda – Pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027. Bersama Komisi XII DPR RI, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk memperluas Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sehingga masyarakat yang belum menikmati layanan listrik dapat segera memperoleh akses energi.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, saat menghadiri penyerahan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 65 penerima manfaat di Samarinda. Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan.
“Yang dipercepat adalah pembangunan listrik desa. Hari ini masih ada sekitar 8.000 titik di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik. Titik itu terdiri dari desa maupun dusun yang hingga sekarang belum teraliri listrik,” ujar Syafruddin.
Ia menerangkan, anggaran Rp11 triliun yang telah disepakati bersama pemerintah tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan jaringan listrik desa, tetapi juga mendukung Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini memberikan sambungan listrik secara cuma-cuma kepada rumah tangga kurang mampu yang selama ini belum memiliki akses listrik.
Menurut Syafruddin, setiap anggota Komisi XII DPR RI memperoleh alokasi usulan sekitar 2.000 hingga 2.500 rumah tangga penerima BPBL. Kuota tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah pemilihan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya mendapatkan alokasi sekitar 2.500 rumah. Seluruhnya saya bawa ke Kalimantan Timur dan saya sebar ke berbagai kabupaten dan kota. Untuk wilayah perkotaan seperti Samarinda memang jumlahnya tidak terlalu banyak karena tingkat elektrifikasinya sudah tinggi, tetapi di daerah-daerah pelosok masih cukup banyak yang membutuhkan,” katanya.
Ia menilai masih adanya desa dan rumah tangga yang belum menikmati listrik meski Indonesia telah merdeka lebih dari 80 tahun menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan. Pemerataan energi, menurutnya, merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan nasional.
“Kalau setelah lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka masih ada rumah rakyat yang belum berlistrik, berarti masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan negara. Tujuan bernegara adalah menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar program elektrifikasi berjalan lebih cepat, khususnya di Kalimantan Timur yang masih memiliki sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif menyampaikan data masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan penerima manfaat Program BPBL agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Hari ini tim kami sudah melakukan pendataan rumah-rumah masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pelosok. Program BPBL ini jelas, nyata, dan gratis. Tetapi penerimanya memang diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” ujarnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, realisasi Program BPBL Tahun Anggaran 2025 mencapai 1.216 rumah tangga, terdiri atas 817 rumah tangga di Kalimantan Timur dan 399 rumah tangga di Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun Anggaran 2026, jumlah penerima diusulkan meningkat menjadi 2.075 rumah tangga, dengan alokasi terbesar berada di Kalimantan Timur sebanyak 1.482 rumah tangga.
Adapun Program Listrik Desa (Lisdes) pada Tahun Anggaran 2025 telah merealisasikan pembangunan jaringan listrik di 40 desa yang tersebar pada 41 dusun di Kalimantan Timur. Sementara pada Tahun Anggaran 2026, program tersebut direncanakan menjangkau 63 desa yang tersebar di 103 dusun sebagai bagian dari percepatan pemerataan akses energi di wilayah terpencil.
Syafruddin berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat dapat mempercepat tercapainya pemerataan rasio elektrifikasi di Indonesia. Menurutnya, kehadiran listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pendidikan, serta memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. (ul)
