Nalurimedia.id, Samarinda – Penggunaan media sosial oleh tenaga kesehatan kembali menjadi perhatian setelah muncul komentar yang dinilai kurang menunjukkan empati dan diduga ditulis oleh seorang dokter RSUD Inche Abdoel Moeis (IA Moeis) Samarinda.
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Para tenaga kesehatan diminta tetap memperhatikan etika dalam berkomunikasi, termasuk ketika menyampaikan pendapat melalui media sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan profesi sebagai tenaga kesehatan tidak serta-merta hilang ketika seseorang berada di luar lingkungan rumah sakit atau sedang tidak menjalankan tugas. Karena itu, sikap dan pernyataan yang disampaikan di ruang publik tetap dapat memengaruhi pandangan masyarakat.
“Sebagai seorang dokter ataupun perawat, apalagi berkaitan dengan isu kesehatan, status itu tetap melekat. Walaupun terjadi di media sosial atau di luar jam kerja, masyarakat tetap melihatnya sebagai tenaga kesehatan,” ujarnya, Kamis (6/8).
Menurut Novan, penyampaian komentar yang dianggap meremehkan persoalan pasien dapat memunculkan persepsi buruk, khususnya terkait kepedulian tenaga kesehatan terhadap masyarakat. Ia pun meminta agar penggunaan media sosial dilakukan dengan lebih bijak.
“Jangan sampai mulutmu harimaumu. Ini bisa menimbulkan kesan tidak empati terhadap keluhan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Novan memahami bahwa persoalan keterbatasan tempat tidur dan ruang perawatan masih menjadi tantangan yang dapat terjadi di rumah sakit. Namun, kondisi tersebut menurutnya harus dikomunikasikan secara tepat agar pasien maupun keluarga memahami situasi yang dihadapi.
“Kalau memang ruangan penuh, minimal pasien diberi penjelasan. Disampaikan kondisinya seperti apa, diminta menunggu dengan baik. Dengan begitu pasien merasa tidak diabaikan,” katanya.
Ia menambahkan, cara tenaga kesehatan berkomunikasi dengan pasien menjadi bagian penting dalam pelayanan. Penjelasan yang disampaikan secara baik dinilai dapat mencegah persoalan berkembang menjadi kesalahpahaman, termasuk yang kemudian berujung pada perbincangan di media sosial.
“Namanya orang sakit tentu butuh ketenangan. Kadang yang menjadi persoalan bukan hanya pelayanannya, tetapi bagaimana komunikasi itu dibangun,” ujarnya.
Novan juga menilai respons manajemen RSUD IA Moeis terhadap persoalan tersebut patut diapresiasi. Pihak rumah sakit telah memanggil dokter yang bersangkutan dan memberikan sanksi internal sebagai bentuk tindak lanjut.
“Langkah yang dilakukan manajemen sudah ada dengan memberikan sanksi. Ini menjadi pelajaran bersama, baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat,” katanya.
DPRD Kota Samarinda, lanjut Novan, terus mendorong rumah sakit daerah agar setiap keluhan masyarakat dapat ditangani melalui saluran pengaduan yang tersedia. Dengan mekanisme tersebut, persoalan pelayanan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus terlebih dahulu menjadi polemik di media sosial.
“Kalau ada keluhan, sebaiknya disampaikan melalui layanan yang tersedia. Kami di DPRD juga selalu meminta setiap masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi pelayanan rumah sakit,” pungkasnya.
