Nalurimedia.id, Samarinda – Kondisi cuaca kering yang mulai melanda Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau juga berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sebelum muncul kondisi yang lebih sulit dikendalikan.
Helmi juga mendorong anggota DPRD yang berada di masing-masing daerah pemilihan untuk aktif memantau situasi di wilayahnya. Setiap indikasi kebakaran maupun persoalan terkait sumber air diminta segera dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal tersebut disampaikan Helmi saat menghadiri pembukaan rangkaian Semarak HUT ke-81 RI di halaman Kantor DPRD Samarinda, Rabu (26/8/2026).
Ia menilai kawasan perkebunan dan permukiman menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi tanah dan vegetasi yang mengering dinilai dapat membuat api lebih mudah menyebar apabila terjadi kebakaran.
“Kalau ada perkembangan yang mengkhawatirkan, segera kita laporkan. Jangan sampai kebakaran membesar baru kemudian kita bergerak,” ujar Helmi.
Perhatian DPRD tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi ancaman kemarau. Sehari sebelum kegiatan DPRD, Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang membahas potensi El Niño, kekeringan dan kebakaran.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode kering masih berpotensi berlangsung hingga penghujung tahun. Kondisi paling rawan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.
Mengantisipasi kemungkinan tersebut, Pemkot Samarinda menyiapkan sejumlah skenario penanganan, mulai dari kondisi normal hingga menghadapi kemungkinan situasi yang lebih serius.
Ketersediaan Air Mulai Diantisipasi
Risiko kemarau di Samarinda tidak hanya menyangkut potensi kebakaran. Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian yang perlu diantisipasi sejak awal.
Helmi mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penimbunan tanpa kebutuhan yang jelas. Sejumlah kawasan perbukitan mulai menghadapi penurunan ketersediaan air karena beberapa sumur bor dan mata air mengalami kekeringan.
Selain debit air, kualitas sumber air juga menjadi perhatian. Kadar klorida pada sejumlah sumber air perlu dipantau karena berkaitan dengan kualitas air yang nantinya digunakan masyarakat.
Meski demikian, Pemkot Samarinda menyatakan pelayanan air secara umum masih berada dalam kondisi aman. Di kawasan Palaran, misalnya, kadar klorida ketika air laut pasang disebut berada di kisaran 102 PPM. Angka tersebut masih berada di bawah batas 250 PPM yang menjadi perhatian pemerintah.
Namun, pemerintah tetap menyiapkan langkah apabila kondisi semakin memburuk. Salah satunya dengan mengidentifikasi sumber-sumber air alternatif yang dapat dimanfaatkan.
Beberapa pilihan yang sedang dikaji meliputi sumur bor dan air rawa. Pemkot bahkan mempertimbangkan pemanfaatan void atau lubang bekas tambang untuk kebutuhan air tertentu.
Pemanfaatan sumber air alternatif tersebut tidak dapat dilakukan tanpa kajian. Pemerintah menegaskan setiap sumber air harus melalui pengujian kualitas secara ilmiah sebelum digunakan, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian.
Kesiapsiagaan juga mulai dilakukan hingga tingkat kelurahan. Kelurahan Bukit Pinang, misalnya, telah melakukan pendataan terhadap sumber air dan sumur bor sekaligus memetakan wilayah yang memiliki potensi kebakaran.
Sosialisasi mengenai larangan pembakaran lahan juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa menghadapi musim kemarau membutuhkan penanganan dari berbagai sisi. Tidak hanya memastikan ketersediaan air, tetapi juga mencegah kebakaran dan mengawasi kondisi lahan yang semakin kering.
Helmi meminta masyarakat turut berperan dalam upaya tersebut. Menurutnya, pencegahan bencana selama musim kemarau tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran.
“Daerah perkebunan maupun kawasan padat penduduk harus sama-sama berhati-hati,” katanya.
Dengan potensi kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun, kesiapsiagaan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dituntut memastikan berbagai skenario yang telah disusun benar-benar diterapkan hingga tingkat lapangan.
Sebab, semakin cepat tanda-tanda kekeringan dan potensi kebakaran diidentifikasi, semakin besar peluang dampaknya dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis air maupun bencana kebakaran.
