Nalurimedia.id, Samarinda – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (BEM FISIP UNMUL) kembali menggelar AXIS (Academic eXploration and Intellectual Session) ke-2 dengan mengangkat tema “Dari Halaman ke Kaltim: Gratispol, Keadilan, dan Pembangunan dalam Perspektif Why Nations Fail” pada 30 Agustus 2026. Forum ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, yakni Imam Syahid, S.IP., M.Sos., serta mengundang Komisi IV DPRD Kalimantan Timur sebagai representasi pemerintah.
Namun, forum yang seharusnya menjadi ruang dialektika antara mahasiswa dan pemangku kebijakan justru berubah menjadi panggung kekecewaan. Undangan resmi telah disampaikan secara administratif kepada Komisi IV DPRD Kaltim. Prosedur telah dijalankan. Forum telah disiapkan. Tetapi pada hari pelaksanaan, tidak ada satu pun perwakilan yang hadir.
“Ini bukan sekadar absensi kosong. Ini adalah bentuk nyata dari pengabaian terhadap ruang dialog publik,” tegas Raihan Amali Ramadhan (Menteri KPI).
Kondisi ini menjadi ironi yang sulit dibantah. Selama ini, pemerintah kerap menyampaikan bahwa mereka terbuka terhadap diskusi bersama mahasiswa selama dilakukan melalui mekanisme formal. Namun ketika mahasiswa hadir dengan data, argumen, dan forum yang sah, justru kursi pemerintah yang kosong.
“Ketika pemerintah mengatakan siap berdialog, tapi absen saat ruang itu benar-benar dibuka, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan, tapi juga legitimasi moral sebagai representasi rakyat,” ujar Raihan.
Bagi BEM FISIP UNMUL, forum seperti AXIS bukan sekadar agenda seremonial. Ia adalah jembatan antara suara mahasiswa dan kebijakan publik. Di ruang seperti inilah kritik bisa disampaikan secara rasional, berbasis data, tanpa harus selalu berujung pada aksi jalanan.
Namun realitasnya, ruang dialog yang disiapkan secara akademik justru diabaikan. Sementara di sisi lain, tidak jarang kita melihat pejabat publik aktif mendekati mahasiswa ketika momentum politik mulai mendekat.
“Jangan jadikan mahasiswa hanya relevan saat musim politik. Ketika butuh panggung, mereka datang. Tapi ketika rakyat butuh jawaban, mereka menghilang,” tegas Raihan.
Menurutnya, sikap ini menunjukkan adanya pergeseran makna representasi. Dewan yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat justru terkesan selektif dalam mendengar, hadir ketika menguntungkan, absen ketika dituntut bertanggung jawab.
“Kalau ruang diskusi diabaikan, jangan salahkan mahasiswa ketika memilih jalanan sebagai medium kritik. Karena yang ditutup bukan hanya forum, tapi juga ruang kepercayaan itu sendiri,” lanjutnya.
BEM FISIP UNMUL menilai bahwa absennya DPRD dalam forum ini bukan persoalan teknis semata, melainkan cerminan dari krisis komitmen dalam menjalankan fungsi representasi.
“Dewan itu bukan sekadar jabatan, tapi mandat. Dan ketika mandat itu tidak dijalankan, maka publik berhak mempertanyakan: mereka ini wakil rakyat, atau sekadar penikmat kekuasaan?” ujar Raihan.
Di akhir, BEM FISIP UNMUL menegaskan bahwa ke depan, pemerintah harus lebih serius membuka diri terhadap ruang-ruang dialog yang konstruktif. Karena demokrasi tidak hanya hidup di ruang sidang, tetapi juga di ruang diskusi yang jujur dan setara.
“Kalau bahkan forum diskusi saja tidak dihargai, lalu di mana lagi rakyat harus berbicara? Jangan sampai demokrasi hanya ramai di baliho, tapi sepi dalam praktik,” pungkasnya.
