Nalurimedia.id, Samarinda — Pembangunan kawasan perkotaan di Samarinda perlu disertai penyelesaian persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. DPRD Kota Samarinda pun mengingatkan agar penataan kota tidak menggeser perhatian pemerintah terhadap penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan pembangunan ruang publik dan kawasan ikonik, seperti Teras Samarinda, tetap diperlukan untuk mendukung perkembangan kota. Meski demikian, pemerintah daerah juga harus memastikan program penanggulangan banjir berjalan secara konsisten.
Menurutnya, banjir merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan proses panjang. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup mengandalkan satu program atau hanya dibebankan kepada pemerintah kota.
“Kalau untuk menghilangkan banjir sepenuhnya di Samarinda memang tidak mudah. Penanganannya membutuhkan waktu,” ujar Arie, Jumat (9/10/2026).
Ia menekankan, arah pembangunan seharusnya tidak semata-mata diukur dari perubahan fisik kota. Kemampuan pemerintah mengatasi persoalan yang mengganggu aktivitas warga juga menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Arie menilai, penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) perlu terus dilakukan. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar program pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, dapat terlaksana lebih efektif.
Keterlibatan lintas instansi dinilai penting mengingat penanganan banjir berkaitan dengan pembagian kewenangan dan kebutuhan penanganan yang saling terhubung. Oleh sebab itu, upaya pemerintah kota perlu didukung langkah konkret dari pihak lain yang memiliki tanggung jawab terkait.
Salah satu kawasan yang memerlukan perhatian ialah Sungai Karang Mumus. Keberadaan sungai tersebut dalam sistem aliran air di Samarinda membuat penanganannya perlu dilakukan secara terencana dengan melibatkan instansi terkait.
“Langkah Pemkot Samarinda untuk menangani banjir sejauh ini sudah cukup baik. Namun, persoalan ini tidak bisa diselesaikan pemerintah kota sendiri. Dukungan pemerintah provinsi dan balai sungai juga diperlukan,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.
Selain mendorong kerja sama antarlembaga, Arie meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas anggaran dan pembangunan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama agar program yang dijalankan tidak hanya menghasilkan perubahan tampilan kota, tetapi juga menjawab persoalan yang selama ini dirasakan warga.
Ia berharap pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar, termasuk pengendalian banjir. Keseimbangan tersebut diperlukan agar hasil pembangunan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya memperbanyak proyek monumental, tetapi juga serius menangani persoalan mendasar masyarakat. Kalau ditangani dengan fokus, berbagai persoalan pembangunan di Samarinda bisa diatasi,” tegasnya.
Arie menegaskan, penataan Kota Tepian idealnya berjalan seiring dengan perbaikan kualitas lingkungan dan penanganan masalah perkotaan. Dengan prioritas yang tepat serta dukungan lintas pemerintahan, pembangunan di Samarinda diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. adv/dprdsamarinda
