Nalurimedia.id, PPU – Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah turut berdampak pada ruang DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keterbatasan anggaran membuat tidak seluruh usulan yang dihimpun anggota legislatif melalui reses maupun kunjungan ke masyarakat dapat diakomodasi dalam program pembangunan.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program.
Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, kunjungan ke daerah pemilihan maupun pertemuan dengan konstituen. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang semestinya diselaraskan dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
“Kami ini yang ada di DPR dalam konteks ini punya hak secara undang-undang, yang namanya pokok-pokok pikiran,” kata Jamaludin.
Ia menjelaskan, aspirasi yang dibawa anggota DPRD tidak muncul begitu saja. Usulan tersebut diperoleh dari masyarakat melalui berbagai kegiatan di lapangan, termasuk reses, kunjungan ke konstituen, serta hasil musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Aspirasi tersebut kemudian perlu disinkronkan dengan visi dan misi kepala daerah serta program yang menjadi prioritas pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran membuat ruang tersebut semakin sempit. Jamaludin mengatakan DPRD tidak lagi dapat dengan mudah memperjuangkan seluruh kebutuhan masyarakat apabila tidak tersedia ruang fiskal untuk membiayainya.
“Nggak bisa lagi kami perjuangkan. Karena kenapa? Anggaran tidak bisa lagi kami dapatkan untuk usulan dari daerah kami,” ujarnya.
Menurut Jamaludin, kondisi tersebut membuat DPRD harus menyesuaikan aspirasi masyarakat dengan program yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah. Dukungan terhadap program pemerintah tetap dilakukan, tetapi dengan kemampuan anggaran yang terbatas.
“Yang ada sekarang bagaimana kita support yang cuma ada di pemerintah dan itu pun terbatas,” katanya.
Jamaludin menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan DPRD dalam memperjuangkan pokir. Dampak akhirnya dirasakan masyarakat karena semakin sedikit usulan pembangunan yang dapat diterjemahkan menjadi program konkret.
Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran perlu dilihat dari dampaknya terhadap daerah. Menurutnya, apabila pengurangan anggaran membuat pemerintah daerah kehilangan ruang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka diperlukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
“Saya katakan terus terang tidak memihak ke masyarakat secara luas,” ujarnya.
Di sisi lain, Jamaludin menilai kondisi fiskal tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi PPU untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Daerah perlu memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar dalam membiayai pembangunan.
Menurutnya, ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) telah membuat daerah rentan ketika terjadi perubahan kebijakan transfer maupun efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, selain mengendalikan belanja, pemerintah daerah dinilai perlu serius mencari sumber penerimaan baru dari potensi ekonomi lokal. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sebelumnya ia dorong karena dinilai memiliki peluang untuk memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Persoalan anggaran saat ini bukan hanya soal berapa besar dana yang tersedia, tetapi juga mengenai sejauh mana daerah memiliki kendali atas sumber pendapatannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
