Nalurimedia.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat integrasi sistem drainase menjelang musim hujan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan aliran air menuju sungai utama berjalan optimal sehingga risiko genangan di kawasan rawan banjir dapat ditekan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan penanganan banjir harus didukung perencanaan aliran air yang terintegrasi. Sistem tersebut perlu menghubungkan saluran drainase di lingkungan permukiman hingga ke sungai utama, seperti Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam.
Menurut Deni, pembangunan drainase tidak akan berjalan maksimal jika tidak memiliki keterhubungan yang jelas. Karena itu, setiap pembenahan saluran harus memperhatikan jalur pembuangan air hingga ke titik akhir.
Ia mencontohkan penanganan drainase di kawasan Antasari, Jalan Pangeran Hidayatullah, hingga Gang Indra. Pembenahan di sejumlah lokasi tersebut perlu didukung sistem aliran yang terarah agar tidak menimbulkan genangan baru di kawasan perkotaan.
“Integrasi drainase harus konkret agar aliran air menuju sungai utama jelas arahnya,” ujar Deni.
Selain mengoptimalkan saluran drainase, DPRD juga mendorong peningkatan fungsi infrastruktur pengendalian banjir, seperti kolam retensi, polder, dan pompa air di sejumlah wilayah.
Deni menilai upaya penanganan banjir menunjukkan perkembangan dibandingkan kondisi sekitar satu dekade lalu. Saat itu, genangan setelah hujan deras disebut dapat bertahan hingga berhari-hari dan merendam kawasan permukiman.
Meski demikian, perubahan cuaca yang ditandai kemarau panjang dan berlanjut dengan curah hujan tinggi tetap menjadi tantangan. Karena itu, OPD terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan serta menyelaraskan upaya penanganan banjir dengan mitigasi dampak kekeringan.
“Minimal kita lakukan upaya pengurangan dampak dan durasi genangan banjir di Samarinda,” tegasnya.
Deni juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sinergi kedua pihak diperlukan karena sejumlah titik genangan berkaitan dengan infrastruktur yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan, program perbaikan jalan dan drainase diharapkan dapat berjalan selaras. DPRD Samarinda pun mendorong perencanaan yang matang serta pengawasan terhadap setiap pembangunan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih efektif. Pungkasnya (*)
