Nalurimedia.id, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menilai setiap rencana pengadaan harus diawali dengan kajian yang komprehensif.
Salah satu contoh yang disorot ialah pengadaan teknologi pengolahan sampah berupa insinerator.
“Saat ini kita Samarinda ingin menuju kota yang bebas sampah, dalam artian itu harus betul-betul melalui kajian riset yang tepat. Karena apa yang kita lakukan pengadaan dan lain sebagainya itu harus betul-betul dengan standarisasi berdasarkan riset,” ujar Deni usai hearing bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Samarinda di DPRD Samarinda, Jumat (10/7/2026).
Deni menegaskan pemerintah tidak seharusnya langsung mendatangkan fasilitas atau peralatan sebelum memastikan sistem pendukungnya telah siap dijalankan.
“Bangun dulu subsistemnya seperti apa, baru kita melakukan pengadaan unitnya supaya ini betul-betul maksimal,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai analisis yang matang sebelum proses pengadaan akan membuat penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Jangan sampai unit itu datang tapi belum bisa efektif dan efisien untuk mengatasi sampah yang ada di Kota Samarinda,” tambah Deni.
Sementara itu, Sekretaris Bapperinda Kota Samarinda Susy Sukmawati mengungkapkan budaya riset di lingkungan OPD masih perlu diperkuat.
Menurutnya, masih banyak perangkat daerah yang belum menjadikan inovasi sebagai bagian dari pola kerja.
“Sekarang teman-teman di OPD itu tidak terpikirkan, sekarang kita pun mencari uang pun pakai inovasi karena fiskal kita ketat, kita mencari alternatif pembiayaan itu termasuk inovasi,” ungkap Susy blak-blakan.
Ia menjelaskan, Bapperinda kini memperbesar alokasi anggaran untuk pengembangan konsep dan inovasi daerah.
Langkah itu dilakukan guna menghadirkan dukungan tenaga ahli dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Universitas Mulawarman (Unmul), serta sejumlah perguruan tinggi lainnya sebagai penguat dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Selain itu, Bapperinda tengah menyusun kajian mengenai pengelolaan persampahan.
Ke depan, instansi tersebut juga akan menyiapkan kajian terkait transportasi massal perkotaan dan sistem parkir berlangganan yang sedang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub).
“Kami pun nanti akan melakukan kajian. Artinya, back up nya pemerintah itu adalah kajian karena kajian itu disusun dengan metode ilmiah,” jelas Susy.
