Nalurimedia.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, mengatakan kelompok pekerja informal, buruh harian, hingga pedagang kecil masih belum banyak menikmati perlindungan sosial yang memadai.
Menurutnya, masih banyak pekerja rentan yang belum masuk dalam cakupan program perlindungan pemerintah daerah.
“Ada dibahas juga kaitan dengan kesejahteraannya, tetapi yang lebih banyak dibahas terkait programnya. Kalau BPJS ini ada banyak keluhan-keluhan yang belum terselesaikan dan pekerja rentan banyak masih yang belum tercover,” katanya, Kamis (9/7/2026).
DPRD berharap jaminan sosial dapat menjangkau seluruh pekerja sektor informal maupun kelompok rentan di Samarinda. Namun, upaya tersebut masih terkendala oleh kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebab perluasan program perlindungan sosial belum dapat direalisasikan secara menyeluruh dalam waktu singkat.
“Kita minta semua bisa dicover, tapi kita menyadari kekurangan anggaran pemerintah yang ada menjadi hal yang harus dimaklumi,” jelas Harminsyah.
Karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, DPRD meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda menyiapkan langkah-langkah alternatif untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial di tengah keterbatasan anggaran.
Selain itu, program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran juga perlu dievaluasi agar lebih efektif.
Langkah evaluasi tersebut dinilai penting mengingat angka pengangguran di Samarinda menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi itu dikhawatirkan akan memperbesar jumlah masyarakat yang masuk kategori rentan apabila tidak segera ditangani melalui program yang tepat.
“Saya kira pada prinsipnya masih sama, bagaimana mengatasi pengangguran dan menguranginya. Kami mempertanyakan pengangguran saat ini terus bertambah secara persentase. Ini menjadi catatan Disnaker agar ke depan program apa yang dibuat bisa membantu masyarakat,” pungkasnya.
