Nalurimedia.id – Sengketa lahan pada proyek pengendalian banjir di Bengkuring terus menuai sorotan. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mendesak pemerintah dan warga yang berselisih agar menyelesaikan konflik melalui jalur pengadilan.
Menurut Aris, pihaknya sudah berupaya menjadi fasilitator dalam dialog antara warga dan pemerintah, namun hingga kini belum ditemukan titik temu.
“Kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar. Kalau kedua pihak merasa dokumennya sah, sebaiknya diuji saja di pengadilan,” ujarnya, Senin (23/6/2025).
Politikus Partai Gerindra itu menilai bahwa penyelesaian formal di ranah hukum jauh lebih ideal ketimbang membiarkan konflik berlangsung tanpa arah yang jelas.
“Kalau dibiarkan tanpa kepastian, dampaknya bisa menyebar ke proyek-proyek lain yang juga memakai aset pemerintah,” ucapnya.
DPRD, kata dia, tidak akan berpihak pada salah satu kubu. Pihaknya hanya ingin pembangunan tetap berjalan dengan dasar hukum yang jelas.
“Kami siap dampingi proses hukum, termasuk audit dokumen dan pengecekan lapangan. Tapi ya jangan setengah hati,” tegas Aris.
Ia menilai bahwa Pemkot Samarinda harus lebih tegas dalam menghadapi konflik agraria semacam ini.
“Kalau proyek publik bisa tersandera masalah seperti ini, kita khawatir akan memicu keresahan sosial. Maka itu, hukum harus jadi jalan keluar, bukan kompromi yang abu-abu,” pungkasnya.
