Nalurimedia.id – Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kenaikan harga gas 3 kilogram maupun BBM di wilayahnya. Ia menuding Pertamina sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena menguasai penuh tata niaga energi.
Menurut Rohim, kewenangan daerah dalam mengawasi distribusi BBM dan elpiji bersubsidi sangat terbatas. “Seluruh rantai distribusi ada di bawah kendali Pertamina. Jadi kalau ada masalah harga atau kelangkaan, tanggung jawab utama ada di mereka,” ujar Rohim.
Ia juga menyuarakan kekhawatiran terkait potensi keberadaan mafia energi di balik tingginya harga dan pasokan yang tidak stabil. Ia menduga ada manipulasi rantai distribusi oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“Bahkan saya sudah mendorong elemen masyarakat untuk ikut menekan Pertamina secara langsung. Ini tidak bisa dibiarkan terus merugikan masyarakat kecil,” tambahnya.
Rohim menyebut perlunya reformasi tata kelola distribusi energi agar lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat, serta mendorong peran aktif lembaga pengawas untuk memutus mata rantai permainan harga yang tidak sehat.
