Nalurimedia.id, Samarinda – Lonjakan kasus HIV di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Dalam sejumlah pembahasan terbaru, DPRD Samarinda menyoroti pola penularan yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama pada kelompok laki-laki yang memiliki hubungan sesama jenis.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan dominan pada kelompok tersebut dalam kasus penularan HIV, tidak hanya di Samarinda tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur.
“Dari hasil screening di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Timur, tingkat penularan tertinggi justru ada pada laki-laki suka laki-laki, termasuk di Samarinda,” ujar Ismail, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Ismail, kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai perlu adanya respons cepat dan terukur dari pemerintah daerah, mengingat tren ini berpotensi terus meningkat apabila tidak ditangani secara serius sejak dini.
Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya dari sisi medis semata. Edukasi sosial serta peran lingkungan dinilai sangat penting untuk menekan laju penularan, terutama dalam memberikan pemahaman terhadap kelompok usia produktif yang rentan terpapar perilaku berisiko.
“Ini jadi warning. Jangan sampai kemudian ada normalisasi perilaku yang berpotensi meningkatkan penularan,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Samarinda, jumlah kasus HIV saat ini telah menyentuh angka sekitar 4.000. Namun, dari total tersebut, hanya sebagian yang secara konsisten menjalani terapi antiretroviral (ARV).
Kondisi ini menjadi perhatian karena pasien yang tidak rutin menjalani pengobatan memiliki potensi lebih besar dalam menyebarkan virus.
Selain persoalan kesehatan, Ismail juga menyoroti dampak ekonomi yang harus ditanggung pemerintah daerah. Pengobatan HIV yang bersifat seumur hidup membuat beban pembiayaan menjadi jauh lebih besar dibandingkan penyakit lain seperti tuberkulosis yang memiliki durasi pengobatan terbatas.
“Bayangkan biaya yang harus dikeluarkan. ARV itu dikonsumsi seumur hidup, dan kita masih bergantung pada bantuan Global Fund,” katanya.
Ia mengingatkan, jika tren peningkatan kasus tidak diimbangi dengan strategi pencegahan yang efektif, maka beban anggaran daerah ke depan akan semakin berat.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat upaya penanganan.
DPRD mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama mengambil peran dalam edukasi dan pencegahan.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memasukkan materi edukasi terkait HIV serta risiko perilaku ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya bagi kalangan pelajar. Upaya ini dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini.
Selain itu, muncul pula gagasan pembentukan fasilitas rehabilitasi bagi kelompok berisiko sebagai bentuk pembinaan yang lebih terarah, guna menekan potensi penyebaran yang lebih luas di masyarakat.
Meski demikian, Ismail menegaskan bahwa penanganan HIV harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.
Lebih lanjut, Ismail mengingatkan agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap para pengidap, karena hal tersebut justru dapat menghambat proses pengobatan dan pencegahan.
“Jangan sampai ada diskriminasi. Mereka tetap harus dirangkul agar mau berobat dan tidak menularkan ke orang lain,” tandasnya. (Adv)
