Nalurimedia.id, Samarinda – Penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Samarinda yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah didorong segera menyelesaikan pembenahan sistem agar pelaksanaan program kembali optimal tanpa merugikan pengelola maupun masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan penutupan sementara hingga permanen beberapa SPPG yang dinilai belum memenuhi standar dalam pelaksanaan Program MBG.
“Yang paling utama adalah berkaitan tentang kebersihan, terus sanitasi dan lain-lain. Nah, belum lagi masalah perizinan yang mungkin saya juga tidak masuk terlalu dalam di sana,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Novan menilai upaya pemerintah melakukan pembenahan terhadap dapur MBG merupakan langkah yang tepat untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak berlangsung terlalu lama karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pengelola SPPG yang terdampak.
“Pada prinsipnya langkah yang dilakukan pemerintah hari ini untuk pembenahan itu cukup baik. Tinggal bagaimana ini jangan sampai berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan polemik,” katanya.
Selain itu, Novan turut menanggapi wacana penyaluran bantuan melalui ATM MBG dengan nilai Rp15.000 per hari bagi siswa. Menurutnya, mekanisme tersebut harus dikaji secara matang agar tidak mengurangi tujuan utama dari Program MBG.
“Solusinya harus clear and clean. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Bicara masalah pembenahan dalam sistem, oke. Tinggal bagaimana manfaat dan yang diharapkan oleh Pak Presiden ini segera dapat terlaksana dengan benar di masyarakat dan diterima benar-benar oleh orang yang benar-benar membutuhkan dari MBG ini sendiri,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar dapur penyedia makanan, tetapi juga memberikan kepastian bagi pengelola SPPG serta memastikan masyarakat penerima manfaat tetap memperoleh layanan sebagaimana mestinya.
Menurut Novan, penyelesaian yang cepat, jelas, dan terukur akan membuat Program MBG kembali berjalan secara tertib, aman, dan tepat sasaran, sehingga tidak memunculkan polemik yang berkepanjangan.
