Nalurimedia.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni yang diterima DP2KB masih tergolong minim sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan program yang telah direncanakan.
Menurutnya, komposisi anggaran yang dimiliki DP2KB saat ini lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rutin. Kondisi tersebut membuat sejumlah program pelayanan kepada masyarakat masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Permasalahan anggaran, terutama masalah anggaran, karena dari APBD itu sebagian besar anggaran itu untuk gaji dan tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya,” ungkap Puji, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu program yang memerlukan dukungan pendanaan berkelanjutan adalah Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gemas). Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan edukatif sejak usia dini.
“Program-program kan banyak program-program sekarang ya, termasuk Gemas ya, Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah. Nah, itu-itu salah satu program,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan anggaran yang pada tahun 2026 hanya berkisar Rp10 miliar lebih, Komisi IV tetap memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran DP2KB beserta para kader yang dinilai mampu menjaga pelaksanaan program tetap berjalan dengan baik.
“Tetapi gini, program-program dari DP2KB ini dengan anggaran tahun 2026 itu hanya 10 miliar lebih, itu saya kira sudah maksimal mereka sudah berupaya,” kata Puji.
Meski demikian, ia menegaskan nominal anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan apabila dikaitkan dengan target peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Samarinda.
“Jadi kebanyakan anggaran itu kalau kita bilang cukup ya enggak cukup sebenarnya, tapi mereka sudah maksimal. Dari laporan-laporan itu, semua sudah berjalan programnya,” jelasnya.
Puji berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan tambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027. Menurutnya, tambahan tersebut dibutuhkan tidak hanya untuk memperkuat program, tetapi juga memperbaiki kondisi sarana dan prasarana yang sudah mengalami kerusakan.
“Harapan kami di perubahan ini mudah-mudahan ya ada anggaran tambahan untuk program-program, dan terutama juga tentang keluhan dari dinas itu untuk renovasi. Renovasi gedung atau terutama bangunan ya kantor, karena itu kantornya sudah lama sekali, banyak yang jebol di sana-sini,” papar Puji.
Ia menambahkan, kerusakan bangunan tidak hanya terjadi di kantor utama DP2KB, tetapi juga pada balai penyuluhan KB yang berada di setiap kecamatan.
Menurutnya, pembenahan fasilitas tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar berbagai program berbasis wilayah, termasuk Kampung KB Reborn, dapat berjalan secara optimal.
“Dan balai, balai yang ada 10 balai di tiap kecamatan itu rusak berat. Kan kita ingin ada program Kampung KB Reborn ya, lalu kita ingin satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa kalau tempatnya aja enggak ada? Sekretariatnya enggak ada, ya gitulah,” tegasnya.“Tetapi gini, program-program dari DP2KB ini dengan anggaran tahun 2026 itu hanya 10 miliar lebih, itu saya kira sudah maksimal mereka sudah berupaya,” kata Puji.
Meski kinerja aparatur dan kader dinilai luar biasa, Puji menegaskan anggaran tersebut tetap tidak bisa dikatakan cukup jika mengacu pada target ideal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) kota Samarinda.
“Jadi kebanyakan anggaran itu kalau kita bilang cukup ya enggak cukup sebenarnya, tapi mereka sudah maksimal. Dari laporan-laporan itu, semua sudah berjalan programnya,” jelasnya.
Puji berharap pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027 nanti, pemerintah kota dapat memberikan atensi lebih berupa penambahan anggaran. Tambahan dana tersebut dinilai mendesak, terutama untuk merenovasi infrastruktur penunjang di tingkat kecamatan yang saat ini kondisinya rusak berat.
“Harapan kami di perubahan ini mudah-mudahan ya ada anggaran tambahan untuk program-program, dan terutama juga tentang keluhan dari dinas itu untuk renovasi. Renovasi gedung atau terutama bangunan ya kantor, karena itu kantornya sudah lama sekali, banyak yang jebol di sana-sini,” papar Puji.
Kondisi fisik gedung yang memprihatinkan ini tidak hanya terjadi di kantor utama, melainkan juga menimpa balai-balai penyuluhan KB yang tersebar di wilayah kecamatan. Puji menilai perbaikan fasilitas ini menjadi syarat mutlak jika pemerintah kota serius ingin menjalankan program-program berbasis kewilayahan secara optimal.
“Dan balai, balai yang ada 10 balai di tiap kecamatan itu rusak berat. Kan kita ingin ada program Kampung KB Reborn ya, lalu kita ingin satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa kalau tempatnya aja enggak ada? Sekretariatnya enggak ada, ya gitulah,” tegasnya.
