Nalurimedia.id – Rencana dimulainya program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda untuk tahun ajaran 2025/2026 mendapat perhatian dari legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses dan mutu pendidikan dalam pelaksanaan program yang digagas Kementerian Sosial tersebut.
Ia menilai bahwa kehadiran Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi warga miskin ekstrem merupakan cerminan masih adanya persoalan kemiskinan yang belum tuntas di Samarinda.
“Kalau syarat berdirinya Sekolah Rakyat adalah adanya komunitas miskin ekstrem, maka kita perlu mengakui bahwa kondisi itu masih menjadi tantangan serius di Samarinda,” ujar Anhar, Jumat (20/6/2025).
Lebih lanjut, Anhar mempertanyakan konsistensi antara keberadaan program ini dengan klaim pemerintah yang menyatakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di daerah.
“Sering kali pemerintah menyebut angka kemiskinan menurun, tapi kalau Sekolah Rakyat ini diperlukan, maka ada ketimpangan data atau penanganan yang belum maksimal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti istilah “Sekolah Rakyat” yang dinilainya bisa memicu salah persepsi di tengah masyarakat.
“Semua sekolah mestinya memang diperuntukkan bagi rakyat. Jadi penggunaan istilah ini sebaiknya dikaji lagi agar tidak menimbulkan kesan eksklusif,” imbuhnya.
Selain itu, Anhar mempertanyakan penempatan program di Kota Samarinda, mengingat status kota sebagai ibu kota provinsi dengan kapasitas anggaran daerah (APBD) yang cukup besar.
“Jika tujuannya untuk menjangkau warga miskin ekstrem, mengapa dibangun di Samarinda yang punya APBD lebih dari Rp5 triliun? Bukankah lebih relevan jika diterapkan di daerah yang benar-benar minim akses pendidikan?” katanya.
Politikus ini juga menekankan perlunya menghapus dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan dengan memastikan setiap satuan pendidikan di Samarinda memiliki kualitas yang setara.
“Standar pelayanan pendidikan harus merata, bukan hanya di sekolah tertentu. Pemerintah harus memastikan seluruh sekolah memiliki kualitas yang adil dan merata,” tegasnya.
Anhar berharap agar perencanaan pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, benar-benar berlandaskan data yang valid agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran dan mampu memperkuat sumber daya manusia lokal.
