Nalurimedia., Samarinda – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai tidak cukup hanya dengan membangun drainase di masing-masing kawasan. Konektivitas antarsaluran hingga menuju jaringan pembuangan utama dinilai penting agar air tidak berhenti dan menimbulkan genangan di titik tertentu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan banjir membutuhkan penanganan bertahap melalui perencanaan infrastruktur yang terukur. Menurutnya, pembangunan dan peningkatan kapasitas drainase yang dilakukan pemerintah tidak dapat langsung dirasakan hasilnya di seluruh wilayah.
“Pekerjaan itu tidak bisa selesai seketika. Pemerintah kota harus menyusun perencanaan dan langkah-langkah yang matang untuk mengurangi dampak banjir saat musim hujan,” ujar Deni, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan drainase di sejumlah wilayah Samarinda masih berlangsung. Kondisi tersebut membuat kapasitas jaringan saluran air belum sepenuhnya optimal, terutama pada kawasan yang masih dalam tahap pengerjaan.
Karena itu, kemunculan genangan setelah hujan tidak selalu menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak berjalan. Beberapa titik masih membutuhkan pembangunan maupun peningkatan kapasitas saluran agar mampu menampung dan mengalirkan debit air secara lebih baik.
Di luar pembangunan fisik, Deni menilai pemeliharaan drainase juga tidak kalah penting. Salah satu persoalan yang kerap mengganggu fungsi saluran adalah sampah yang menumpuk dan menghambat aliran air.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke drainase maupun sungai.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan menjadi faktor penting. Jangan membuang sampah sembarangan karena itu dapat menghambat aliran air dan memperbesar risiko banjir,” katanya.
Menurut Deni, perubahan perilaku dalam mengelola sampah dapat membantu menjaga kapasitas saluran tetap berfungsi. Sebab, saluran yang secara kapasitas mampu menampung air tetap berpotensi meluap apabila alirannya terhambat oleh tumpukan sampah.
Sementara itu, Komisi III DPRD Samarinda mendorong agar pembangunan drainase ke depan dirancang sebagai satu kesatuan sistem. Artinya, saluran yang dibangun di suatu kawasan harus memiliki keterhubungan dengan jaringan lainnya hingga mencapai saluran pembuangan utama.
Deni berharap jaringan tersebut nantinya dapat terintegrasi hingga ke Sungai Mahakam, sehingga air dari kawasan permukiman maupun ruas jalan dapat dialirkan secara efektif dan tidak tertahan pada titik tertentu.
“Kami ingin pembangunan drainase memiliki keterhubungan yang jelas hingga ke Sungai Mahakam sehingga aliran air tidak berhenti di titik-titik tertentu,” ujarnya.
Namun, ia mengakui pembangunan jaringan drainase secara menyeluruh masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Terlebih, pemerintah daerah saat ini juga harus menyesuaikan belanja dengan kebijakan efisiensi.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu menetapkan kawasan yang paling membutuhkan penanganan untuk menjadi prioritas pembangunan.
“Dengan kemampuan anggaran yang ada, tentu tidak semua kawasan bisa ditangani dalam waktu bersamaan. Karena itu pemerintah memilih lokasi yang paling mendesak untuk dikerjakan lebih dulu,” tuturnya.
Deni menambahkan, pembangunan drainase baru perlu berjalan beriringan dengan pemeliharaan terhadap saluran yang telah tersedia. Menurutnya, penguatan infrastruktur, pemeliharaan jaringan, serta keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengurangi risiko banjir di Kota Tepian. (adv/dprdsamarinda)
