Nalurimedia.id – Abdul Rohim, wakil Komisi III DPRD Samarinda, menekankan pentingnya Satgas Banjir antarlembaga dan peningkatan porsi APBD dalam menangani banjir.
Ia menilai proyek strategis seperti kolam retensi selama ini masih bergantung pada bantuan keuangan pusat.
“APBD harus menjadi tulang punggung pendanaan agar proyek penanganan banjir tidak terhambat jika Bankeu terlambat,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).
Rohim mengusulkan agar Satgas Banjir terdiri dari DLH yang menangani sampah, PU untuk drainase, serta PERKIM yang mengawasi pelanggaran pembangunan.
“Dengan tim terpadu, setiap OPD bisa bekerja sesuai keahlian dan koordinasi lebih cepat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rohim meminta agar penanganan banjir diakomodasi dalam KUAPPS 2026.
“Dinas PUPR telah menyiapkan master plan; kini APBD perlu diarahkan untuk segera merealisasikan kolam retensi dan normalisasi sungai,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa banjir di Samarinda telah memicu kerugian produktivitas pertanian dan merusak infrastruktur publik, sehingga langkah cepat dan pendanaan memadai sangat dibutuhkan.
