Fraksi Demokrat DPRD Samarinda Minta Pemkot Antisipasi Dampak Urbanisasi akibat IKN

Viktor Yuan menyampaikan pandangan akhir Fraksi Demokrat DPRD Samarinda dalam Rapat Paripurna.

Nalurimedia.id, Samarinda – Sejumlah isu strategis menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mulai dari dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga pemerataan kualitas pendidikan menjadi catatan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Rabu (29/07/2026).

Pandangan akhir fraksi dibacakan oleh Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan.

Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan Kota Samarinda selama 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,45 persen, berkurangnya tingkat pengangguran menjadi 5,31 persen, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 83,53 yang telah masuk kategori sangat tinggi.

“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi keberhasilan pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan, namun pekerjaan belum selesai. Harus tetap dilakukan evaluasi dan perbaikan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Viktor Yuan.

Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan langkah antisipasi terhadap meningkatnya arus urbanisasi sebagai dampak pembangunan IKN.

Menurut fraksi tersebut, kesiapan daerah harus mencakup penyediaan kebutuhan pangan, hunian, air bersih, listrik, hingga layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, Viktor Yuan menilai masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di kawasan perkotaan dan wilayah pinggiran.

Kondisi tersebut dinilai turut berpengaruh terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Karena itu, Fraksi Demokrat mendorong adanya beasiswa maupun subsidi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.

“Kami mendorong penguatan layanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah,” katanya menambahkan.

Selain pendidikan, Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Kota Samarinda mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *