Nalurimedia.id, Samarinda – Komisi III DPRD Samarinda menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda yang hingga akhir triwulan II 2026 baru mencapai sekitar 38 persen.
Selain itu, DLH juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp8,4 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan capaian tersebut masih berada di bawah target. Menurutnya, pada triwulan kedua serapan anggaran semestinya sudah berada di kisaran 40 persen.
“Secara indikator kinerja, ini sudah masuk triwulan kedua dan seharusnya sudah di angka 40 persen. Artinya masih kurang sekitar dua persen lagi,” kata Deni.
Ia meminta DLH segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Penyelesaian kewajiban kepada rekanan juga diminta menjadi prioritas.
“Kami minta kegiatan yang sudah direncanakan segera dilaksanakan. Begitu juga kewajiban yang masih tertunda harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Komisi III juga mendorong DLH berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyiapkan skema pembayaran utang tersebut.
Sementara itu, Sekretaris DLH Samarinda, Dian Ruhendra, menjelaskan nilai tunggakan berubah setelah hasil reviu Inspektorat terhadap kegiatan tahun anggaran 2025.
Awalnya kewajiban pembayaran mencapai lebih dari Rp11 miliar, kemudian setelah pembayaran Rp3,9 miliar dan adanya tambahan potensi utang sekitar Rp960 juta, sisa kewajiban menjadi sekitar Rp8,4 miliar.
“Total utang awalnya sekitar Rp11 miliar. Setelah dibayar Rp3,9 miliar pada 2025, kemudian ada hasil reviu Inspektorat yang menambah potensi utang sekitar Rp960 juta. Jadi total yang belum dibayarkan sekitar Rp8,4 miliar,” kata Dian.
DLH memastikan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga akan terus diupayakan sembari menjalankan program kerja tahun anggaran 2026 agar target kinerja tetap tercapai. Pungkasnya (*)
