Nalurimedia.id, Samarinda – Pemerataan akses pendidikan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa konsep sekolah rakyat sejatinya mencakup seluruh sekolah milik pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat, bukan hanya sekolah yang mendapat bantuan khusus dari Dinas Sosial bagi warga kurang mampu.
Menurutnya, keberadaan sekolah rimba di kawasan pinggiran seperti Sukuwana yang diisi relawan asing menunjukkan tingginya semangat belajar anak-anak di daerah pedalaman.
“Tapi di Samarinda sebagai ibukota Kaltim, seharusnya tak ada lagi; semua warga berhak sekolah normatif,” ujarnya (8/5/2026).
Ia juga menilai komunitas seperti Walhi memiliki peran membantu wilayah puncak yang belum sepenuhnya tersentuh negara, meski metode pendidikan rimba tetap perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai dengan standar pendidikan yang ada.
Anhar mengapresiasi capaian Wali Kota Samarinda dalam mendorong seluruh anak mendapatkan pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar kesenjangan pendidikan di kawasan pinggiran tidak dibiarkan terus terjadi.
Menurutnya, keberadaan bimbingan belajar dapat menjadi pendukung, tetapi prioritas utama tetap memastikan setiap anak memperoleh bangku sekolah formal dan menghapus ketidakhadiran negara dalam sektor pendidikan.
Ia menegaskan bahwa esensi pembangunan pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan menghadirkan kualitas pendidikan yang merata melalui program-program konkret bagi masyarakat Samarinda. Pungkasnya (*)
