Nalurimedia.id – Masalah air bersih kembali mencuat dalam pembahasan kebijakan publik di Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai pemerintah belum sepenuhnya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, meski pembangunan fisik terus digenjot dalam beberapa tahun terakhir.
“Selama bertahun-tahun, warga Bukuan belum pernah menikmati aliran air bersih dari PDAM. Padahal, anggaran daerah Samarinda mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya,” ujar Anhar dalam rapat kerja pada Rabu (2/7/2025).
Ia menekankan bahwa air bersih merupakan kebutuhan mendasar dan seharusnya mendapat prioritas dalam pembangunan. Ketiadaan layanan ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa kebijakan yang diambil belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan langsung masyarakat.
Terkait alasan PDAM yang menyebut keterbatasan cakupan wilayah layanan, Anhar menilai hal itu tak bisa dijadikan dalih. Ia menegaskan bahwa persoalan administratif semestinya tidak menghambat pemenuhan hak dasar warga.
“Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik alasan teknis. Ketika warga belum bisa mengakses air bersih, itu menjadi tanggung jawab bersama untuk segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anhar juga menyampaikan bahwa DPRD tengah menggagas Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan pasar. Ia berharap, rancangan kebijakan tersebut dapat mendukung upaya peningkatan fasilitas publik, termasuk penyediaan kebutuhan pokok seperti air bersih di lingkungan pasar rakyat dan sekitarnya.
