Nalurimedia.id – Penanganan kawasan kumuh di Kota Samarinda mendapat sorotan dari Komisi III DPRD. Dewan meminta agar Pemerintah Kota tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan pendekatan berbasis sosial yang berpihak pada kebutuhan masyarakat terdampak.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa keberhasilan program revitalisasi kawasan kumuh sangat bergantung pada pendekatan yang inklusif dan dialogis terhadap warga terdampak.
“Penataan ini bukan hanya soal bangunan atau infrastruktur, tetapi menyangkut kehidupan banyak orang. Karena itu, partisipasi dan persetujuan masyarakat harus menjadi prioritas,” jelas Deni kepada wartawan.
Menurutnya, DPRD akan mengawal secara aktif setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk memastikan proses berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan konflik sosial.
Deni juga menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warga, terutama terkait relokasi atau perubahan pola hunian. Tanpa kejelasan informasi sejak awal, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan muncul penolakan dari masyarakat.
“Keterlibatan warga sejak awal mutlak diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami mendorong Pemkot untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD siap memberikan dukungan dalam bentuk penguatan regulasi dan pengawasan agar program ini dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas hidup warga.
