Nalurimedia.id – Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menekankan bahwa pengawasan perizinan usaha harus dilakukan secara transparan untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat.
“RTRW sangat berpengaruh dalam menarik investor agar tidak ragu berinvestasi di PPU. Dengan regulasi yang jelas, kita dapat memastikan bahwa investasi yang masuk sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya, Kamis (20/3/2025).
Mahyudin juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam proses pengawasan perizinan. Ia mencontohkan beberapa kasus di mana izin usaha diberikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.
“Kita tidak ingin ada izin usaha yang diterbitkan hanya berdasarkan OSS, tetapi mengabaikan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan tetap harus diperkuat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD PPU mengusulkan evaluasi berkala terhadap sistem perizinan serta mendorong peningkatan efisiensi birokrasi.
“Kami ingin memastikan bahwa proses perizinan dilakukan dengan transparan, cepat, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah PPU, terutama karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Mahyudin menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal agar perizinan usaha berjalan secara adil, tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
