Nalurimedia.id – Polemik pemberian upah kepada 84 pekerja proyek pembangunan Teras Samarinda yang tak kunjung dibayar oleh kontraktor PT Samudera Anugrah Indah Permai terus berlanjut. Pasalnya, Baru-baru ini para pekerja melakukan Aksi demontrasi didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota samarinda sekaligus audiensi di ruang rapat DPRDDPRD pada Kamis, 27/2/2025.
Dalam Audiensi tersebut, para pendemo didampingi oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim). Suasana audiensi pun sempat terjadi kericuhan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mengatakan, pihaknya mencurigai adanya kerja sama antara kontraktor Teras Samarinda dengan OPD yang membawahi proyek tersebut.
“Saya curiga OPD terkait ini ada persengkongkolan dengan kontraktornya. Jangan-jangan kontraktornya ini orang-orang di lingkungannya juga. Mereka itu loh takut, takut diungkap, karena selalu dipanggil enggak mau dihadirkan,” ujarnya.
Pun, Politisi PDIP itu mengusulkan untuk dibentuk panitia khusus (Pansus) guna mengusut tuntas polemik yang terjadi dalam proyek pembangunan Teras Samarinda yang menelan anggaran Rp. 36,9 miliar dari APBD kota samarinda itu.
“Saya usulkan kepada teman-teman di komisi tiga ya, sehingga dibentuk pansus aja atau perlu interpelasi panggil wali kota. Nggak ada yang salah juga, karena kebijakannya ini berdampak luas kepada masyarakat buruh,” jelasnya.
Anhar menilai, sebagai pemimpin Kota Samarinda, Wali Kota Andi Harun diminta untuk bertanggung jawab atas persoalan upah pekerja Teras Samarinda yang tak kunjung dibayar kontraktor.
“Makanya saya minta yang paling bertanggung jawab ini saudara wali kota. Saya bilang, wali kota yang paling bertanggung jawab, jangan kerucu-kerucunya. Wali kota kalau pidato hebat, masa menyelesaikan begini enggak bisa,” pungkasnya.
