Nalurimedia.id – Keputusan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat menuai kontroversi ditengah masyarakat maupun pemerintah daerah. Pasalnya, keputusan tersebut mengakibatkan tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia harus menyelaraskan dan menyusun program-program yang sangat diprioritaskan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ahmad Vananza, mengatakan bahwa keputusan pemangkasan anggaran telah memberikan dampak signifikan, tidak hanya dirasakan di Samarinda tetapi juga di seluruh Indonesia.
“Sejak kebijakan pemangkasan anggaran diumumkan, dampaknya sudah mulai terlihat di berbagai sektor, mulai dari pemerintah kota, DPRD, hingga masyarakat,” kata Ahmad Vananza pada Jumat, 21/2/2025.
Lebih lanjut, Vananza menguraikan bahwa penyesuaian anggaran ini memaksa pemerintah daerah untuk merampingkan program kerja yang telah direncanakan, terutama dalam pengelolaan fasilitas publik seperti Puskesmas, Posyandu, dan infrastruktur penunjang lainnya.
“Dana yang tersedia harus dialokasikan secara selektif, sehingga proyek yang mendesak menjadi prioritas,” urainya.
“Kita dihadapkan pada pilihan antara memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan parah dengan jalan yang hanya mengalami kerusakan ringan. Dengan dana yang terbatas, hanya perbaikan yang paling mendesak saja yang bisa dilaksanakan,” lanjutnya.
Selain itu, Ahmad Vananza juga mengungkapkan bahwa capaian dampak kebijakan ini juga merambah ke sektor dinas dan media, yang harus menyesuaikan pendanaan operasional mereka.
“Semua pihak harus beradaptasi dengan keterbatasan dana, baik dalam hal pengelolaan program maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis,” ungkapnya.
Kendati demikian, Ahmad Vananza mengimbau agar pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini.
“Jika pengurangan anggaran terus berlanjut tanpa adanya penyesuaian strategis, dampak negatif akan semakin meluas dan merugikan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya.
Dengan situasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, menyesuaikan prioritas program, serta memastikan proyek-proyek vital tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat.
