Nalurimedia.id – Kelangkaan LPG 3 Kg di kota samarinda terus menjadi buah bibir ditengah masyarakat maupun pemerintah daerah. Pasalnya, masalah tersebut belum sepenuhnya teratasi. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananza, mengatakan bahwa koordinasi antara pemerintah kota dan Pertamina merupakan kunci utama untuk mengatasi kendala distribusi gas yang saat ini dialami masyarakat.
Ahmad Vananza menjelaskan bahwa hal yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana pemerintah kota dapat bekerja sama dengan Pertamina dalam mengatur perizinan operasional bagi para pedagang tabung gas.
“Dengan koordinasi yang baik, proses pemberian izin akan berjalan lebih lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal,” jelasnya.
Pun, Ia menambahkan bahwa meskipun persoalan teknis di lapangan sudah dipahami oleh pejabat terkait seperti Pak Walikota dan komunitas di lapangan, masih banyak pertanyaan seputar mekanisme perizinan.
“Misalnya, apakah perizinan untuk penjualan tabung gas langsung berasal dari Pertamina atau melalui mekanisme khusus yang diterapkan oleh pemerintah kota,” imbuhnya. Kamis, 20/2/2025.
Lebih lanjut, walaupun Ia sendiri belum sepenuhnya memahami detail teknis perizinan tersebut, yang paling penting adalah sinergi antara pemerintah kota dan Pertamina agar proses tersebut tidak memberatkan para pedagang kecil.
“Ada kasus di mana sebuah warung rutin memasok gas tidak mendapatkan izin karena kebijakan tertentu yang mengutamakan distribusi gas secara gratis. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang yang tidak memahami mekanisme ‘gratis’ tersebut,” urainya.
Selain persoalan perizinan, Ahmad Vananzda juga menyampaikan keprihatinannya mengenai keterbatasan stok LPG di pangkalan. Saat ini, pengiriman LPG hanya dilakukan dua kali seminggu untuk melayani tiga hingga empat wilayah, yang mengakibatkan pasokan di beberapa daerah menjadi tidak mencukupi.
Meskipun pengelolaan stok di pangkalan merupakan wewenang Pertamina, Vananza berpendapat pemerintah kota sebaiknya memberikan masukan agar jumlah stok disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, penting agar distribusi tabung gas tidak memberatkan dan masyarakat tidak perlu mencari pasokan gas dari luar daerah,” tutur Ahmad Vananza.
Selain itu, Ia tekankan meskipun masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang berbeda, sinergi antara pemerintah kota, DPRD, dan Pertamina harus terus ditingkatkan.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan mekanisme operasional yang diterapkan dapat menjawab tantangan distribusi gas di lapangan, dengan dukungan dan koordinasi yang baik, diharapkan masalah ini dapat segera diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
