Nalurimedia.id – DPRD Samarinda kembali menyoroti soal pungutan untuk acara perpisahan sekolah, kebijakan ini dianggap menyulitkan siswa dan orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta untuk menindak tegas sekolah yang masih melakukan pungutan untuk acara perpisahan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa Pemkot telah mengeluarkan aturan larangan melalui surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda terkait hal tersebut.
“Surat edaran itu sudah dikeluarkan, termasuk larangan terkait jual beli buku dan pelaksanaan acara perpisahan yang berlebihan,” ujar Novan, Jumat (31/01/2025).
Ia menambahkan bahwa sanksi hanya bisa diberikan jika pihak sekolah secara langsung menginstruksikan atau mewajibkan pungutan tersebut. Namun, dalam banyak kasus, acara ini sering kali dilakukan atas kesepakatan orang tua siswa.
“Jika diputuskan melalui voting atau musyawarah orang tua, maka regulasi terkait sanksi sulit diterapkan,” ungkapnya.
Menurut Novan, acara perpisahan bukan bagian dari sistem pendidikan formal dan seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi siswa maupun orang tua.
“Sebenarnya dalam sistem pendidikan tidak ada agenda khusus untuk itu. Sejak dulu, setelah ujian dan pengumuman kelulusan, tidak ada acara perpisahan yang bersifat mewah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari acara perpisahan yang terlalu mewah, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa dibebani biaya tambahan yang tidak wajib,” terangnya.
Novan menegaskan bahwa edukasi kepada orang tua perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara siswa.
“Yang paling penting adalah edukasi kepada seluruh orang tua dan siswa mengenai dampak sosial dan psikologis dari acara perpisahan yang berlebihan,” tuturnya.
