Nalurimedia.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda menghadapi tantangan terkait efisiensi anggaran, dengan biaya Rp11.000 per porsi dan pengeluaran Rp28 juta dalam lima hari. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menilai perlunya standarisasi pelaksanaan program ini untuk memastikan penggunaannya berjalan lebih optimal.
Sani menjelaskan bahwa tingginya biaya program MBG disebabkan oleh harga bahan pokok di Samarinda yang lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Hal ini menjadi salah satu kendala yang memengaruhi efisiensi anggaran.
“Perbedaan harga bahan pokok di berbagai daerah tentu memengaruhi pengeluaran program ini. Selain itu, biaya operasional juga tidak termasuk dalam perhitungan harga per porsi makanan,” ungkap Sani, Sabtu (25/01/2025).
Ia juga menyoroti belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat, yang membuat pelaksanaan program sepenuhnya bergantung pada kebijakan daerah. Menurutnya, standarisasi Juknis yang sesuai dengan kebutuhan lokal dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketidakefisienan dan menekan pengeluaran.
“Kita memang telah mengalokasikan 6,5 persen dari APBD untuk program ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah jumlah tersebut cukup? Kita masih perlu memastikan hal ini,” tambahnya.
Selain standarisasi, Sani menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mendukung pembiayaan program MBG melalui APBN. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya bergantung pada APBD yang memiliki keterbatasan.
“Kami berharap pendanaan program ini dapat didukung oleh APBN. Jika hanya bergantung pada APBD, dikhawatirkan hal ini akan semakin membebani kondisi keuangan daerah yang terbatas,” tegasnya.
DPRD Samarinda optimis bahwa dengan adanya standarisasi Juknis dari pemerintah pusat dan dukungan pembiayaan yang lebih luas, program MBG dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa membebani keuangan daerah.
